Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Adem, Nasehat Ketua PP Muhammadiyah Perlu Didengar

Adem, Nasehat Ketua PP Muhammadiyah Perlu Didengar Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir meninggalkan ruangan seusai menghadiri penutupan Pengkajian Ramadan 1439 H yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Ciracas, Jakarta, Selasa (29/5). Kegiatan yang diikuti sekitar seribu peserta tersebut mengangkat tema Keadaban Digital : Dakwah Pencerahan Zaman Milenial. | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta semua pihak bersabar menunggu hasil resmi perolehan suara Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga: Harusnya Prabowo Legowo

"Hendaknya semua pihak menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil-hasil pemilu yang secara resmi akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan jiwa besar, ksatria, lapang hati, dan bijaksana," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat jumpa pers di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, apabila terdapat persengketaan pemilu hendaknya diselesaikan secara hukum. Hal itu, lanjut dia, sudah menjadi karakter bangsa Indonesia yang religius, berbudaya luhur, dan terkandung dalam sila keempat Pancasila Haedar juga meminta masyarakat tidak terlalu terpengaruh suasana oleh banyaknya hasil hitung cepat (quick count), atau exit poll yang disajikan di media massa, media sosial, dan ruang publik meski berdasarkan data yang patut dihormati.

"Sebagai sebuah kerja ilmiah, hasil-hasil survei merupakan sajian hitungan atau data yang patut dihormati, tetapi sama sekali tidak memengaruhi dan menentukan hasil pemilu," kata dia.

Secara khusus, Haedar juga berharap para kontestan pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif serta para tim sukses dan pendukungnya tidak membuat pernyataan spekulatif dan konfrontatif yang dapat menjadikan susana pascapemilu dan kehidupan kebangsaan menjadi tidak kondusif.

"Hasil penghitungan internal maupun dari luar hendaknya tidak dijadikan rujukan kemenangan, karena patokan resmi mengenai hasil pemilu sepenuhnya berada dalam kewenangan KPU," kata Haedar.

Oleh sebab itu, ia juga mendesak KPU, Bawaslu, dan seluruh jajarannya agar bekerja lebih profesional, jujur, adil, transparan, dan independen sehingga proses penghitungan dan hasil pemilu betul-betul terpercaya, objektif, dan seksama serta diumumkan tepat waktu sehingga dapat diterima secara objektif oleh semua pihak.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: