Petani memanen padi diantara Alat Peraga Kampanye (APK) calon presiden Joko Widodo (Jokowi) nomor urut 01 yang ditempatkan di persawahan kawasan Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh, Kamis (28/3/2019). Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di daerah memanfaatkan masa kampanye dengan menempatkan APK ditempat strategis dan mengundang perhatian warga untuk memilih pada pemilu serentak 2019 pada 17 April mendatang. | Kredit Foto: Antara/Irwansyah Putra
Manager riset lembaga survei hasil perhitungan cepat, Charta Politika, Ahmad Bayhaqi menilai upaya kriminalisasi lembaga survei oleh kelompok yang mengatasnamakan Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Korupsi dan Hoax adalah cara yang salah.
Baca Juga: Hasil Survei Ilmiah Dikriminalisasi, Apa Kata Indo Barometer?
"Saya kira mereka salah alamat melaporkan hal ini kepada Bareskrim. Ketika mereka tidak terima dengan hasil quick count beberapa lembaga survei, yang ditayangkan secara live dan sudah mengikuti aturan dari KPU, " kata Ahmad ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (19/4/2019).
Menurut Ahmad, mereka seharusnya melaporkan hal tersebut kepada Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) bukan Bareskrim. Selanjutnya ia mengatakan Charta Politika juga akan selalu siap jika diminta keterangan dari Bareskrim terkait hasil quick count Pemilu 2019.
"Kami akan selalu siap jika akan dimintai keterangan dari Bareskrim karena kami sama sekali tidak melakukan pelanggaran. Semuanya berjalan sesuai aturan dan Undang-Undang, " katanya.
Charta Politika bersama lima lembaga survei lainnya seperti LSI, Poltracking, SMRC, Indo Barometer, dan Voxpol dilaporkan oleh Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Korupsi dan Hoax ke Bareskrim Polri karena dianggap melakukan perhitungan cepat Pemilu 2019 yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
