Jokowi Pilih Pindahkan Ibu Kota Negara ke Luar Jawa, Alasannya Keren

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) terkait pemindahan Ibu Kota Negara. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan Jokowi memilih memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Pilihan ini merupakan alternatif ketiga yang disodorkan oleh pihaknya.

"Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa," ujarnya di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Ia menambahkan, tiga alternatif lokasi baru Ibu Kota berdasarkan hasil kajian Bappenas yang disampaikan dalam ratas tersebut, di antaranya alternatif pertama, Ibu Kota tetap berada di Jakarta, tetapi daerah di sekitar Istana dan Monas akan ditata khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga.

Baca Juga: Jokowi Kembali Bahas Pemindahan Ibu Kota Negara

"Seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah," katanya.

Alternatif kedua, pusat pemerintahan dipindah ke luar Jakarta dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta. Skenario ini mencontoh pemindahan pusat pemerintahan Putra Jaya, Malaysia.

Menurut Bambang, terdapat beberapa wilayah yang cocok dengan opsi ini. Namun, Bambang mengatakan, opsi pemindahan di Pulau Jawa yang menyumbang ekonomi hingga 58 persen ini tak menjadi pilihan karena wilayah Jawa memiliki kepadatan yang tinggi.Jokowi ingin agar pemerintah tak hanya terfokus membahas pemindahan Ibu Kota ke wilayah di sekitar Jakarta.

"Arahan presiden hari ini, jangan hanya bicara mengenai Jakarta, bicara juga mengenai Pulau Jawa karena Pulau Jawa penduduknya 57 persen penduduk Indonesia. Artinya penduduknya itu sekitar 140-150 juta orang," jelasnya.

Ia menjelaskan, tak sedikit lahan produktif pertanian di Pulau Jawa yang telah beralih fungsi menjadi wilayah perumahan dan properti.

"Kalau kita hanya memindahkan masih di Pulau Jawa, apalagi hanya di seputaran Jakarta, ini juga tidak mengurangi beban dari Pulau Jawa dan tidak membuat pembangunan kita lebih Indonesia sentris tapi lebih memperkuat Pulau Jawanya," terangnya.

Alternatif ketiga, yakni memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa, khususnya di kawasan Timur Indonesia. Langkah ini juga banyak diterapkan oleh berbagai negara lainnya seperti Brasil, Korea, dan juga Kazakhstan. Skenario pertama yakni seluas 30 ribu hektare dan skenario kedua seluas 40 ribu hektare.

"Jadi ini nanti yang akan jadi pertimbangan tergantung pada jumlah penduduk dari kota tersebut. Skenario pertama jumlah penduduknya 1,5 juta, skenario kedua 900 ribu orang," katanya.

Lebih lanjut, pemindahan ibu kota ini juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Namun, Jokowi menekankan agar skema pembiayaan tidak memberatkan APBN yakni dengan melibatkan pihak swasta.