Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief, ikut mempertanyakan permohonan tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi yang direvisi tentang status Cawapres Ma'ruf Amin yang masih berstatus Ketua Dewan Pengawas BNI Syariah.
"Saya keliling daerah, rakyat menunggu 02 bawa bukti 62 persen seperti sudah dikemukakan Pak Prabowo. Ini menyangkut nama baik dan kredibilitas beliau. Mungkin statement ini menyakitkan, tapi kenyataannya ini yang ditunggu. Bukan soal bank syariah," cuitnya dalam akun Twitter yang dikutip WE Online di Jakarta, Kamis (13/6/2019).
Apa yang ditunggu rakyat?
Saya keliling daerah, rakyat menunggu 02 bawa bukti 62 persen seperti sudah dikemukakan Pak Prabowo. ini menyangkut nama baik dan kredibilitas beliau. Mungkin statemen ini menyakitkan, tapi kenyataannya ini yang ditunggu. bukan soal bank Syariah..— andi arief (@AndiArief__) June 13, 2019
Selain itu, ia juga mengungkit soal kerusuhan pada 22 Mei di sekitar kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Baca Juga: Putus, Hubungan Demokrat-Prabowo Akan Putus Akhir Bulan Ini
Tak hanya itu, Andi juga menyinggung soal serangan yang ditujukan terhadap Ani Yudhoyono yang dituding pura-pura sakit agar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ikut mengkampanyekan Prabowo-sandi. Tak ketinggalan, ia juga mengulas ketika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dicap pengkhianat lantaran bertemu Presiden Joko Widodo usai KPU menetapkan paslon 01.
Menurutnya, semua dinamika tersebut menjadi hampa ketia BPN mempersoalkan status Ma'ruf sebagai Dewan Pengawas BNI Syariah. Sambungnya, harusnya BPN membeberkan bukti konkret kemenangan Prabowo-Sandi seperti yang pernah diklaimnya.
Baca Juga: Silaturahmi AHY saat Lebaran, Hubungan SBY-Mega Sudah Cair?
"Sejarah politik Indonesia sangat tidak baik dibaca anak cucu, ketika pertarungan politik terbesar dalam pemilu saat ini hanya berisi dagelan dengan alasan yang selalu berubah," terangnya.
Seperti diketahui, Tim Hukum Prabowo mempersoalkan status Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah dan Mandiri Syariah.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
