Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Jaksa Agung M. Prasetyo memberi keterangan pers tentang hasil putusan gugatan persidangan internasional oleh Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA) terhadap Pemerintah, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (1/4/2019). Tim Jaksa Pengacara Negara pada Jam Datun Kejaksaan Agung memenangkan gugatan terhadap pemerintah Indonesia terkait izin usaha pertambangan dalam Pengadilan Internasional di Den Haag, Belanda sehingga berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 469 juta Dolar AS atau sekitar Rp6,8 triliun. | Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, meningkatkan daya saing, produktivitas dan penguatan SDM adalah kunci agar Indonesia dapat terlepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah, atau middle income trap.
Pada level tertentu, negara berpendapatan menengah akan menjadi tidak kompetitif pada sektor industri bernilai tambah (value added industries), seperti manufaktur. Industri padat karya akan mulai berpindah ke negara berupah rendah sehingga pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut akan cenderung stagnan atau bahkan menurun.
Selain itu, negara berpenghasilan menengah (MIC) tidak hanya mengalami kesulitan untuk bersaing dengan low-wage countries, tapi juga kesulitan untuk bersaing dengan high-technology countries
"Tantangan pembangunan kita untuk hindari middle income trap dan visi 2045 adalah mengedepankan isu daya saing, produktifitas, dan penguatan SDM," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).
Baca Juga: Sri Mulyani: Pemerintah Tingkatkan Kewaspadaan Hadapi Ketidakpastian Global
Wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan, untuk bisa mengelola permintaan yang meningkat, Indonesia perlu melakukan kebijakan untuk menyelesaikan masalah struktural, agar bisa mencapai level output potensial.
Sementara untuk mendorong daya saing peningkatan kualitas SDM, caranya adalah bagaimana pemerintah bisa menjaga perbaikan infrastruktur, memperbaiki kualitas SDM, dan memperbaiki kualitas birokrasi dan layanan efisiensi kerja.
Kemudian, lanjutnya, katalis APBN juga diperlukan untuk melakukan inovasi dan pengembangan teknologi, serta mengatur tata ruang Indonesia agar bisa segera terintegrasi. "Supaya APBN sehat dan kredibel dalam waktu jangka menengah-panjang," bebernya.
Sementara mengenai bagaimana kondisi Indonesia jika dibandingkan dengan beberapa negara yang bisa meningkatkan daya saingnya, digambarkan bahwa fokus Indonesia haruslah berupaya agar bagaimana bisa mengejar ketertinggalan di sejumlah bidang.
Misalnya dalam hal inovasi, kapabilitas, infrastruktur, adaptasi informasi, komunikasi, dan teknologi, bidang kesehatan, serta kemampuan sistem finansial.
"Ini adalah kebijakan yang mengatasi msalah dari sisi supply. Kita lihat fenomena aging population, namun kita bisa memproyeksinya," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Fajar Sulaiman
Tag Terkait:
