Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) melantik Ketua DPD PD Banten Iti Oktavia (kanan) di Serang, Kamis (19/4). Dengan membentuk kepengurusan yang kokoh, solid dan mengakar SBY menargetkan Partai Demokrat bisa memenangkan kader-kadernya baik dalam Pilkada, Pileg maupun Pilpres yang akan datang. | Kredit Foto: Antara/Asep Fathulrahman
Pengamat dan Peneliti Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai desakan Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) untuk Kongres Luar Biasa (KLB) belum tepat dilakukan jika hanya sekadar mengevaluasi manuver dalam Pilpres 2019.
"KLB itu meniscayakan satu hal yang genting tentang situasi partai mutakhir, seperti kasus korupsi Setya Novanto di Golkar yang perlu solusi darurat. Usul KLB Demokrat didasarkan atas kondisi apa? Kalau cuma sekadar mengevaluasi perolehan Pileg yang anjlok atau karena manuver Demokrat yang belakangan bikin rakyat bingung, tentu jawabannya bukan KLB," ujarnya kepada wartawan, Jumat (14/6/2019).
Baca Juga: Tegur Andi Arief CS, Senior Demokrat Cari Panggung?
Lanjutnya, ia memangang usulan KLB sebagai dinamika yang bisasa. Namun, KLB juga bisa menjadi tanda adanya kegelisahan elite Demokrat.
"Sepertinya sejumlah elite Demokrat yang gelisah dan menganggap perlu melakukan koreksi total terhadap kondisi Demokrat saat ini, terutama soal elektabilitas yang turun drastis. Jadi maknai usulan KLB itu sebagai bentuk kegelisahan elite Demokrat yang segera ingin berbenah," jelasnya.
Baca Juga: Suara Demokrat Jeblok, SBY Harus Lakukan Evaluasi Besar-besaran
Seperti diketahui, GMPPD yang terdiri dari kader senior Partai Demokrat menyerukan perbaikan internal dengan dilakukannya KLB Demokrat paling lambat 9 September.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
