Jelang Pemilu AS, Facebook Cekal Ajakan 'Jangan Memilih'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Facebook akan berperan dalam menyukseskan Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang akan digelar tahun mendatang. Caranya dengan melarang iklan yang memengaruhi orang agar tidak mengikuti pemilihan.

Melansir Reuters, menurut Audit Hak Sipil tahunan yang diterbitkan pada Minggu (30/06/2019), Chief Operating Officer Facebook, Sheryl Sandberg mengatakan, dalam sebuah posting-an blog yang mengumumkan laporan tersebut, berjanji memberlakukan larangan kebijakan pencekalan ajakan "don’t vote", mulai musim gugur, sebelum Pemilu AS 2019 pada 5 November mendatang.

Masih untuk menyukseskan Pemilihan Presiden AS, tahun lalu Facebook memperluas kebijakan terhadap penindasan pemilih dengan melarang posting-an yang menyebarkan informasi yang salah tentang metode pemilihan, berkaitan dengan tanggal, waktu pemilihan, dan lokasi pemungutan suara. Aturan-aturan itu termasuk pelarangan taktik intimidasi seperti misrepresentasi tentang apakah suara akan dihitung atau tidak.

Kebijakan "jangan memilih" sendiri saat ini sedang dalam tahap pengembangan, dan perusahaan mencari saran dari organisasi yang melaksanakan pemilihan di Amerika. Kebijakan tersebut kemungkinan hanya berlaku di AS dalam rilis awal, dan tidak termasuk memolisikan pengguna dari tindakannya.

Baca Juga: Setelah Libra, Facebook Kenalkan LInov, Apa Itu?

Tidak hanya itu, Facebook juga akan proaktif menghapus konten berbahaya terkait dengan pemilu. Guna menangkal upaya terkoordikasi untuk memengaruhi pemilih, bahkan perusahaan tidak akan menerima iklan yang mengandung ajakan "jangan memilih".

"Kami fokus pada iklan karena ada komponen yang ditargetkan di dalamnya. Kami mengenalinya sebagai taktik politik, yang jauh lebih sejalan dengan penindasan pemilih," kata Direktur Kebijakan Publik Facebook Neil Potts.

Iklan yang memberi tahu orang-orang untuk "memboikot pemilihan" menargetkan pengguna Facebook Afrika-Amerika secara tidak proporsional, menurut Ian Vandewalker, dewan senior di Brennan Center for Justice.

Jejaring sosial terbesar di dunia itu juga berjanji untuk memperkenalkan kebijakan informasi yang salah menjelang Sensus AS 2020 mendatang, dengan melarang penyajian yang keliru mengenai pernyataan atau metode sensus yang dilakukan.

Facebook sendiri mulai melakukan Audit Hak Sipil tahunan pada 2018 untuk mengatasi masalah dari komunitas yang kurang terwakili dan kelompok advokasi pada platformnya.

Baca Juga: Facebook Gunakan AI Ciptakan Suara Tiruan Bill Gates

Kebijakan raksasa media sosial ini diberlakukan karena sebelumnya telah banyak digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah tentang pemilihan. Badan-badan Intelijen AS mengatakan, ada operasi pengaruh siber dari Rusia yang luas selama kampanye 2016 lalu, yang bertujuan membantu Presiden Donald Trump terpilih.

Meskipun berulang kali Rusia telah membantah tuduhan itu. Pengaruh Rusia pada Pemilihan AS telah memicu kecaman keras terhadap Facebook, dan meminta perusahaan untuk mengidentifikasi taktik utama yang digunakan dalam kampanye informasi yang salah.

Setelah itu, Facebook kini berada di bawah pengawasan agar tidak lepas tangan terhadap konten yang di-posting pada platformnya. Pemerintah memang belum melarang sebagian besar bentuk informasi yang salah, melainkan posting-an peringatan yang menurunkan kualitas materi yang menyesatkan.