Generasi Milenial Jadi Menteri? Bisa di Tiga Posisi Berikut Lho!

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melibatkan anak muda masuk ke dalam pemerintahannya di periode 2019-2024 dinilai sangat potensial untuk di laksanakan. Pasalnya, ada beberapa sektor di kementerian yang pas untuk diisi oleh kelompok anak muda seperti olahraga, informasi teknologi, dan juga pariwisata.

"Ya mungkin saja artinya menteri yang milenial itu ada tiga pos pertama Kemenkominfo, ini dari sisi kapasitasnya, sementara dari sisi leadersip perlu dites dulu," ucap Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, Jumat (5/7/2019).

Baca Juga: Menteri Milenial Versi Jokowi yang Bisa Kerja 24 Jam?

Kedua, Kemenpora, di posisi ini generasi muda milenial yang memiliki prestasi di bidang managemen olahraga diharapkan mampu mengisi posisi strategis tersebut.

"Bukann hanya pengalaman bidang olahraga karena tata kelora Kemenpora ini kan bermasalah, bermasalah korupsi di Menpora kan cukup tinggi (masalah itu) jadi tidak asal milenial saya bilang," paparnya.

Terakhir Kementerian yang memiliki mobiltas tinggi tinggi seperti Kementerian Pariwisata. Karena Kemenpar perlu mobilitas tinggi dari para anak muda karena banyak potensi yang bisa dikelola.

Baca Juga: 7 Bocah Milenial Terkaya di Dunia, Wanita Asia Jagoannya!

Terkait akan kah posiai anak muda yang terbiang baru dalam dunia politik tidak akan kesulitan menghadapi para tokoh politik senior. Menurutnya hal itu tidak akan terjadi lantaran ketiga poaiai tersebut sangat janrang menjadi perhatian politisi senior.

"Senior itu untuk tiga bidang itu mereka tidak terlalu cocok kalau politisi senior isi Meenkominfo," ungkapnya.

Yang jelas lanjut Ubaedillah, seorang menteri milenial tidak cukup hanya memiliki umur muda dan paras yang catik begiti pula dengan kecerdasan, melainkan juga harus dilengkapi dengan integritas, dan jiwa kepemimpinan.

"Syaratnya dia punya kapasitas dibidangnya punya integritas komitmentnya pada kepentingan nasional, juga leadership, kemampuan managerial yang baik harus tiga itu," tukasnya.

Baca Juga: Dinilai Kompeten, Bos Go-Jek Jadi Menteri Milenial?

Sebelumnya Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, kabinet harus diisi kalangan profesional, baik itu dari partai politik (parpol) maupun non parpol. Tak terkecuali dari kalangan pengusaha.

"Garis bawahnya adalah profesional, jangan hanya soal dia harus dari parpol atau tidak, tapi harus profesional. Kalau parpol bisa mengajukan profesional yang terbaik di posisinya, kenapa tidak," jelas dia di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Salah satu nama yang diisukan masuk dalam susunan kabinet adalah CEO Go-Jek Nadiem Makarim, seorang pengusaha yang juga berusia muda. Menanggapi itu, Shinta menyatakan, Nadiem menjadi salah satu sosok profesional yang cocok untuk dipilih menjadi menteri.

Baca Juga: 5 Alasan Milenial Harus Punya Tabungan Emas Online

Kendati demikian, dia perlu ada portofolio yang jelas mengenai posisi yang akan diambil oleh Nadiem. "Nadiem saya melihat figur yang sangat kuat dan kompeten, kalau mau berdedikasi untuk negara silahkan, dan saya rasa luar biasa ada generasi muda seperti Nadim tapi portofolio mesti jelas apa yang mau diambil," ungkapnya.

Selain Nadiem, Shinta menilai ada beberapa sosok menjabat sebagai menteri dari kalangan pengusaha. Diantaranya, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, dan Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia.

"Semua itu juga menurut kami bisa dan layak menjadi salah satu menteri muda," ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menginginkan adanya menteri berusia muda alias milenial dalam rangka regenerasi. Usia muda yang disasar adalah 20-30. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak potensi muda yang patut diberi kesempatan memberi sumbangsih untuk Negara.

“Biar yang muda-muda bisa belajar kepemimpinan negara. Mungkin yang banyak 30-40. Tapi yang muda seperti yang 25-30, kenapa tidak sih," tutur Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 April 2019.

Selain itu, posisi kementerian juga akan ditinjau ulang untuk ditambahkan atau dikurangi pos baru. Salah satu pos menteri yang dipertimbangkan, antara lain Kementerian Ekspor dan Kementerian Investasi.