Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) berdiskusi dengan calon Ketua DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo disela pengumuman calon ketua DPR dari Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1). Airlangga Hartarto mengumumkan penunjukan Bambang Soesatyo menjadi Ketua DPR hingga 2019 menggantikan Setya Novanto yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik. | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Peran Airlangga Hartarto dalam memimpin Partai Golkar dinilai tidak terlalu moncer. Hal itu tampak dari perolehan suara partai berlambang Pohon Beringin itu yang pada Pemilu 2019 turun jika dibanding pada Pemilu 2014.
Pengamat politik dari Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai, menurunnya prestasi Golkar bisa direkam dari Pemilu 2019 di mana raihan kursi di DPR terbilang menurun.
"Banyak persoalan yang menjadi catatan di kepemimpinan Airlangga. Meskipun Golkar posisinya nomor dua (dari jumlah kepemilikan kursi-red), tetap ini bagian kelemahan Pak Airlangga," kata Ari di Jakarta, Jumat 19 Juli 2019.
Baca Juga: Airlangga Pimpin Golkar Lagi? Duh, Jokowi Bakal Sulit Kasih Restu Nih!
Menurut Ari, lemahnya kepemimpinan Airlangga membuka peluang Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang secara bersamaan muncul sebagai penantang Airlangga dalam menggapai kursi Golkar satu. Ari mengaku yakin, Bamsoet akan memanfaatkan kelemahan Airlangga untuk meyakinkan pemilik hak suara dalam Musyawarah Nasional (Munas).
"Peluang-peluang ini sedang dimanfaatkan. Namanya penantang pasti memiliki peluang dari kontestasi," ujar Ari.
Lebih lanjut Ari mengatakan, langkah politik Airlangga mempertahankan pelaksanaan Munas Golkar pada Desember mendatang juga bagian dari strategi. Jika Munas Golkar dipercepat sebelum Oktober, kata Ari, maka posisi Bamsoet masih sebagai ketua DPR 2014-2019.
Baca Juga: Pertemuan Jokowi-Bamsoet, Munas Golkar Dipastikan Diikuti Lebih dari 1 Calon
"Dalam konteks ini sebenarnya posisi Bamsoet sebagai ketua DPR peluang politiknya lebih besar. Modal politik (sebagai ketua DPR, red) lebih kuat daripada katakanlah Pak Bamsoet menjadi menteri," tutur Ari.
Dengan begitu, kata Ari, Airlangga berupaya mengulur pelaksanaan Munas Golkar hingga Desember atau setelah DPR dan presiden hasil Pemilu 2019 dilantik. Selain itu, Bamsoet pada DPR 2019-2024 sudah bukan ketua DPR lagi.
"Kalau Desember konsolidasinya lebih lama. Posisi pemerintahan baru pascapelantikan Oktober jelas lebih menguntungkan, makanya Airlangga melakukan pergantian beberapa pengurus (ketua DPD II Golkar-red)," ujarnya.
Baca Juga: Menteri Jonan dan Airlangga Hartarto Dipanggil DPR, Ternyata Cuma Buat. . . .
Ari menambahkan, perihal restu Presiden Jokowi yang diperebutkan dua kandidat Ketum Golkar dianggap sangat wajar. Meski Jokowi bukan kader Golkar, namun faktanya Golkar menjadi partai pengusung pasangan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin. Maka restu Jokowi dianggap sebagai sesuatu yang seksi dalam kontestasi.
"Sudah rahasia umum restu presiden itu menjadi endorsement untuk political candidate sehingga perlu merasa perlu melakukan lobi-lobi ke presiden," katanya.
Dengan demikian, baik Airlangga maupun Bamsoet juga berupaya sekuat mungkin bisa mengantongi restu Jokowi. "Dua-duanya memang dekat dengan Jokowi dan imbang," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Lestari Ningsih
