Singapura 'Kebanjiran' Penjualan Narkoba

Kasus penyelundupan barang haram narkoba ke Singapura meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu dibenarkan pihak pemerintah Singapura melalui Menteri Hukum K Shanmugam.

Banyak dari, menurut Menteri Shanmugam, negara-negara asing mencoba menjual narkoba ke negaranya.

“Kita telah melihat peningkatan jumlah orang yang datang dari negara-negara mencoba memperdagangkan (narkoba),” papar Menteri Hukum K Shanmugam kepada Reuters.Dia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang jenis narkoba ilegal yang diselundupkan ke Singapura. 

Diketahui, Singapura memiliki kebijakan nol toleransi kepada pelaku perdagangan narkoba ilegal dan menerapkan hukuman penjara yang lama untuk para pengguna. Singapura telah melaksanakan hukuman gantung pada ratusan orang, termasuk puluhan warga asing, terkait kasus narkotika selama beberapa dekade terakhir. 

Kelompok Lawyers for Liberty menyatakan, Singapura tidak akan segan dengan segala bentuk kejahatan dalam jual-beli narkoba. Pada bulan ini saja sebanyak 10 narapidana di Singapura telah ditolak permohonan grasinya. 

“Ini menunjukkan Singapura siap untuk pesta eksekusi, bentuk tidak menghormati norma hukum internasional, dan opini dunia terbaru,” papar pernyataan kelompok HAM itu. 

Singapura juga tidak mengumumkan kepada publik tentang permohonan grasi dan keputusan terkait grasi. Singapura melaporkan 13 eksekusi pada 2018, 11 orang untuk kasus narkoba. Amnesty International menyatakan, ini tahun pertama sejak 2003 bahwa jumlah narapidana yang digantung mencapai dua digit. 

Secara global, Amnesty mencatat jumlah eksekusi terendah dalam dekade terakhir pada 2018. Shanmugam menjelaskan, tingginya jumlah eksekusi tahun lalu juga karena kekosongan eksekusi selama beberapa tahun karena pemerintah meninjau ulang hukuman mati. 

Dia menjelaskan, masih ada du ku ngan sangat kuat pada sikap pemerintah sekarang terkait narkoba, meski beberapa negara melonggarkan sikapnya. Di Malaysia, parlemen menggelar voting tahun lalu untuk mencabut hukuman mati sebagai hukuman wajib untuk perdagangan narkoba. 

Kembali Shanmugam mempertegas, bahwa penjualan narkoba (ganja) tidak berbanding lurus dengan pemasukan negara. Bahkan yang terjadi malah sebaliknya, banyak kejahatan dan mahalnya biaya kesehatan.

“Di tempat di mana mereka melegalkan ganja, kejahatan meningkat, biaya medis dan biaya rumah sakit meningkat pesat, lebih banyak dibandingkan dolar pajak yang negara harapkan dapat diterima,” kata dia. 

Kita, sambung menteri itu, juga memerhatikan dampak sosial terhadap masyarakat akibat dari perdagangan ini.

“Selain biaya ekonomi, biaya sosial dalam hal kehidupan dan trauma serta keluarga sangat penting,” pungkasnya.