Aman, Penajam Paser Utara dan Kukar Aman dari Gempa Megathrust

Kabag Humas BMKG, Taufan Maulana menyatakan dua kabupaten di Kalimantan Timur, yang akan jadi pengganti Jakarta, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara (Kukar), aman dari ancaman gempa megathrust.

Diketahui, Presiden Jokowi resmi mengumumkan lokasi untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta, ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

“Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara aman dari ancaman gempa megathrust,” kata  dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Baca Juga: Jokowi Fix Pindahkan Ibu Kota, Sandi Sentil Utang Negara

Baca Juga: Sayonara Jakarta, Ini Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota

BMKG menjelaskan Pulau Kalimantan terdapat tiga sesar yakni Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, Sesar Paternoster. Sesar Paternoster merupakan sesar tersier yang berusia lebih dari 30 juta tahun. Sesar ini dinyatakan memiliki tingkat keaktifan yang sangat minim.

Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan meskipun di Pulau Kalimantan terdapat struktur sesar dan memiliki catatan aktivitas gempa, tapi secara umum wilayah itu masih relatif lebih aman jika dibanding daerah lain di Indonesia.

“Seperti Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua yang memiliki catatan sejarah gempa merusak dan menimbulkan korban jiwa sangat besar,” ujarnya.Peta 

Dwikorita memaparkan, kondisi seismisitas Kalimantan yang relatif rendah ini berdasarkan sejumlah fakta, di antaranya pertama, wilayah Kalimamtan memiliki jumlah struktur sesar aktif yang jauh lebih sedikit daripada pulau-pulau lain di Indonesia.

Kedua, wilayah Pulau Kalimantan lokasinya cukup jauh dari zona tumbukan lempeng (megathrust), sehingga suplai energi yang membangun medan tegangan terhadap zona seismogenik di Kalimantan tidak sekuat dengan akumulasi medan tegangan zona seismogenik yang lebih dekat zona tumbukan lempeng.

Ketiga, beberapa struktur sesar di Kalimantan kondisinya sudah berumur tersier sehingga segmentasinya banyak yang sudah tidak aktif lagi dalam memicu gempa.

Deputi Geofisika BMKG Mohammad Sadly mengatakan, BMKG bersama kementerian dan lembaga terkait sedang menyiapkan sistem monitoring gempa dan langkah-langkah mitigasi gempa dan tsunami yang lebih mumpuni untuk menjaga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan perekonomian di wilayah ibu kota baru.

Langkah tersebut, sambung Sadly, diwujudkan BMKG dengan terus memperkuat sistem monitoring gempa bumi di seluruh wilayah Indonesia.

Pada 2019, BMKG akan memasang sensor gempa sebanyak 194 unit sedangkan pada tahun 2020, BMKG juga akan memasang sensor gempa sebanyak 154 unit untuk merapatkan jaringan monitoring gempa nasional termasuk di wilayah Kalimantan.

Tahun depan, BMKG juga telah merencanakan pembangunan 300 sarana penyebarluasian informasi gempa dan peringatan dini tsunami atau warning receiver system (WRS) di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan.