Laman Web Departemen Luar Negeri AS Hapus Wilayah Palestina Karena...

Laman web Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah menghapus wilayah Palestina dari dari daftar negara dan wilayah Timur Tengah. Namun tidak jelas kapan hal itu terjadi.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa hal itu terjadi karena situs tersebut sedang diperbarui. Ia juga menegaskan bahwa hal itu tidak terkait dengan kebijakan AS.

"Situs web sedang diperbarui. Tidak ada perubahan pada kebijakan kami," ujar pejabat Departemen Luar Negeri (Deplu) AS dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari CNN, Rabu (28/8/2019). 

Ditanya apakah daftar itu akan dimasukkan kembali ke situs, pejabat itu menegaskan bahwa situs tersebut sedang diperbarui.

Namun tidak jelas kapan tepatnya wilayah Palestina itu dihapus dari daftar. Diketahui daftar itu aktif hingga setidaknya Februari 2019, menurut versi halaman yang diarsipkan. Deplu AS meluncurkan situs webnya yang dimodernisasi pada Juni 2019, dan tautan untuk wilayah Palestina kini dialihkan ke sebuah pesan tentang modernisasi.

"Selamat datang di state.gov. Kami baru-baru ini memodernisasi situs web kami. Bagian dari modernisasi ini adalah untuk mengurangi jumlah halaman di situs web state.gov saat ini dengan tidak memindahkan item yang ada di situs arsip kami," bunyi pesan itu.

Penghilangan Wilayah Palestina oleh AS mengundang kemarahan para pejabat Palestina.

Kabinet Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammed Shtayyeh, mengutuk tindakan itu dalam pertemuan mingguannya di Ramallah, Senin (26/8/2019) lalu. Kabinet mengatakan penghapusan itu menegaskan bias Amerika terhadap Israel, kata kantor media Perdana Menteri kepada CNN.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erakat mengecam langkah tersebut di Twitter pada hari Minggu (25/8/2019) lalu. Pada hari Senin, pejabat senior PLO lainnya, Hanan Ashrawi, mengomentari pernyataan Presiden AS Donald Trump pada pertemuan G7 di Prancis.

Berbicara di samping pemimpin Mesir Abdul Fattah Al-Sisi, Trump menangkis pertanyaan tentang penghapusan Wilayah Palestina dari daftar Departemen Luar Negeri. Tetapi ia kemudian mengatakan bahwa dia pikir Palestina ingin membuat kesepakatan dengan Israel, memberikan kesan setidaknya sebagian dari alasannya adalah bahwa mereka ingin AS melanjutkan program pendanaan.

"Pernyataan Trump mencerminkan ketidaktahuan dan pengetahuan yang terbatas tentang kompleksitas dan latar belakang historis dari pertanyaan Palestina," ujar Ashrawi, yang pada awal tahun menolak visa ke AS, dalam sebuah pernyataan.

Pemerintahan Trump telah berulang kali mendapat cemoohan dari para pejabat Palestina, termasuk Ashrawi, atas tindakannya terkait dengan konflik Palestina Israel.

"Menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat paksaan dan mendanai sekolah serta rumah sakit memiliki implikasi yang merusak," sambung pernyataan itu.

Pada Mei 2018, setelah kepindahan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, Ashrawi mengatakan kepada Fareed Zakaria dari CNN bahwa AS telah melakukan pukulan serius, jika bukan merupakan pukulan mematikan, untuk proses perdamaian.

"Itu telah mendiskualifikasi dirinya sebagai pembawa damai atau perantara," ujarnya.

Pada bulan Maret, pemerintah menutup Konsulat Jenderal AS di Yerusalem, yang telah berfungsi sebagai misi AS ke Palestina sejak 1990-an. AS kemudian menutup kantor PLO di Washington dan mencabut visa perwakilan AS-nya, Husam Zomlot, dan keluarganya. AS juga telah memotong jutaan dolar bantuan untuk Palestina.