DK PBB Minta Gencatan Senjata, Veto Rusia Jadi Momok

Dewan Keamanan PBB tengah mempertimbangkan rancangan resolusi yang akan menyerukan gencatan senjata di barat laut Suriah. Ini dilakukan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut dari situasi bencana kemanusiaan.

Pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad, yang didukung oleh kekuatan udara Rusia, telah melancarkan serangan di wilayah Idlib, wilayah tersisa yang dikuasai pemberontak dalam perang Suriah. Sebagian besar wilayah ini dikendalikan oleh para pejuang yang terkait dengan bekas Front al-Nusra, yang dikaitkan dengan al Qaeda.

Kuwait, Jerman, dan Belgia mengedarkan rancangan resolusi kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB pada Rabu (28/8/2019) malam. Resolusi itu menyatakan kemarahan terhadap tingkat kekerasan yang tidak dapat diterima di dalam dan sekitar Idlib. 

Rancangan resolusi PBB itu juga menuntut bahwa semua pihak, terutama pemerintah Suriah, harus mematuhi hukum internasional, termasuk penghormatan dan perlindungan warga sipil dan objek sipil, serta penghormatan dan perlindungan semua personel medis dan personel kemanusiaan seperti dikutip dari Reuters, Jumat (30/8/2019).

Tidak diketahui kapan voting akan dilakukan terhadap resolusi tersebut. Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara dukungan dan tidak ada veto oleh Rusia, China, Amerika Serikat (AS), Prancis atau Inggris agar bisa disahkan.

Namun sejumlah diplomat mengatakan bahwa langkah seperti itu mungkin untuk menghadapi sikap oposisi dari kekuatan veto Rusia.

PBB mengatakan bahwa sejak dimulainya peperangan di barat laut Suriah pada April lalu, lebih dari 550 warga sipil telah tewas dan sekitar 400.000 orang mengungsi. Hampir setengah dari orang-orang terlantar tinggal di daerah terbuka atau di bawah pohon.

"Tiga juta orang, dua pertiga dari mereka perempuan dan anak-anak, mengandalkan dukungan Anda untuk menghentikan kekerasan ini," jelas kepala bantuan PBB Mark Lowcock kepada Dewan Keamanan pada hari Kamis (29/8/2019) waktu setempat.

Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy tidak mengomentari langsung rancangan resolusi yang diusulkan, tetapi mempertanyakan waktunya.

"Segera setelah pasukan Suriah mencapai semacam keuntungan di wilayah itu dan mulai mengusir teroris, rekan-rekan kami mulai mengatakan bahwa kami harus menghentikan aktivitas militer," katanya. 

Dubes Rusia itu menyebut jika dibutuhkan, teroris akan dilawan tanpa kompromi.

"Ada kebutuhan untuk melakukan perlawanan tanpa kompromi melawan teroris," imbuhnya.

Diplomat senior Inggris Stephen Hickey, yang berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan terakhirnya, mengatakan bahwa meskipun ada upaya terbaik, DK PBB telah mengecewakan rakyat Suriah. Ia mencatat 12 veto Rusia telah menggagalkan resolusi hanya untuk melindungi pemerintah Assad selama konflik lebih dari delapan tahun.

"Kita sekarang harus bersama-sama mendesak untuk menghentikan kekerasan di Idlib dan untuk melindungi warga Suriah dari penderitaan lebih lanjut," katanya.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Selasa bahwa Rusia dan Turki telah menyetujui langkah-langkah untuk mengatasi gerilyawan di Suriah barat laut dan "menormalkan" situasi. Pasukan Rusia dan Turki di Suriah utara adalah sekutu dari pihak yang berseberangan dalam perang saudara.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres awal bulan ini mengumumkan bahwa badan dunia akan menyelidiki serangan terhadap fasilitas yang didukung oleh PBB dan situs-situs kemanusiaan lainnya di Suriah barat laut. Sebelumnya Rusia dan Suriah mengatakan pasukan mereka tidak menargetkan warga sipil atau infrastruktur sipil.

Lokasi fasilitas yang didukung PBB dan situs kemanusiaan lainnya seperti rumah sakit dan pusat kesehatan telah diberikan dengan pihak yang bertikai dalam upaya untuk melindungi mereka. Namun, PBB telah mempertanyakan apakah itu membuat mereka menjadi target.

"Aturannya jelas. Rumah, rumah sakit, sekolah, sistem air, dan pasar rakyat harus dilindungi. Tidak ada alasan, alasan, alasan atau pembenaran untuk penghancuran wilayah sipil dalam skala yang terlihat di Idlib," tegas Lowcock.