Lagi-Lagi Direksi BUMN Berurusan dengan KPK. Apa Kata Kementerian?

Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor Perkebunan yakni PT Perkebunan Nusantara III (Persero), terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan kasus suap distribusi gula.

Terkait adanya hal tersebut, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro mengungkapkan, Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi Perseroan sebagaimana yang disampaikan oleh KPK ke media pada Selasa (3/9/2019).

"Dalam pelaksanaannya, Kementerian BUMN meminta agar semua kegiatan terus berpedoman pada tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar sebagai wujud organisasi yang menghormati hukum," jelas Wahyu Kuncoro di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Baca Juga: Direksi Terciduk KPK, PTPN III Pastikan Kooperatif

Dirinya kembali menuturkan, Kementerian BUMN meminta manajemen PTPN III untuk melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik, terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

Sebagaimana informasi sebelumnya, KPK menangkap Direksi BUMN di bidang perkebunan bersama empat orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Senin (2/9/2019) dan Selasa (3/9/2019).

OTT itu terkait dengan distribusi gula yang menjadi kewenangan salah satu BUMN perkebunan tersebut.

"Kementerian BUMN menghormati dan menjunjung asas praduga tidak bersalah, termasuk mengenai non aktif Dirut dan Direksi akan dikonsultasikan pada Biro Hukum Kementerian BUMN," ujar Wahyu.

"Kementerian BUMN bersama PTPN III siap bekerjasama dengan KPK dalam menangani kasus ini," pungkasnya.

Baca Juga: Dirut BUMN Dolly Pulungan Jadi Tersangka Suap