Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki kekuasaan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan, mencabut subsidi listrik 900 Va dan menaikkan harga BBM akan mendapatkan reaksi dari masyarakat.
"Ya tentu saja kalau mereka (pemerintah) mau melakukannya mereka bisa melakukannya, cuma kan mereka akan dapat reaksi dari masyarakat. Dampaknya masyarakat marah, masyarakat enggak suka," katanya kepada wartawan, Sabtu (7/9/2019).
Baca Juga: Kebangetan, Kalau Menteri Baru Jokowi Tak Pakai Mobil Esemka, Ya Kebangetan!
Baca Juga: DPR Lagi Sibuk, Jokowi Bakal Nyolong Kesempatan Naikkan BPJS, Listrik dan BBM
Lanjutnya, ia pun mengingatkan Presiden Jokowi untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Terlebih, revisi UU KPK juga menjadi sorotan masyarakat.
"Kalau lihat dari situasi ini mestinya Presiden harus hati-hati, karena kalau sampai dia manaikkan semua komponen itu gitu ya di saat yang sama UU revisi KPK berlanjut itu bisa jadi akumulasi kekecewaan publik," ucapnya.
Ia menilai seharusnya ketiga kebijakan tersebut untuk dilakukan secara perlahan agar tidak mendapat reaksi keras dari masyarakat.
"Saya kira dia (Presiden) melakukannya harus satu demi satu, enggak bisa secara beruntun semuanya gitu," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
