Kredit Foto: Antara/Irsan Mulyadi
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai DPR konsisten berupaya "mempreteli" kewenangan lembaga antirasuah melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz melihat ada upaya secara sistematis melemahkan kewenangan KPK. Mulai dari intimidasi, seleksi pimpinan KPK yang kontroversial, hingga upaya dadakan melakukan revisi UU KPK.
"Rangkaian upaya ini bisa dilihat sebagai langkah jahat yang terkonsolidasi untuk memperlemah KPK secara institusi," kata Donal kepada, Minggu (8/9/2019).
Baca Juga: ICW: DPR Mau Revisi atau Evaluasi KPK
Selain itu, Donal melihat upaya revisi "kilat" UU KPK pada akhir masa jabatan DPR menegaskan institusi tersebut secara konsisten berupaya untuk mempreteli kewenangan KPK agar menjadi lemah.
"Sehingga KPK bisa dikendalikan secara politik," imbuhnya.
ICW berharap Presiden Jokowi menolak upaya revisi ini.
"Kita sekaligus meminta Presiden untuk konsisten menolak upaya revisi UU KPK yang bertujuan untuk melemahkan KPK sebagaimana yang pernah disampaikan 2017 lalu," ujar dia.
Baca Juga: ICW Cs Minta Jokowi Jegal Capim KPK Bermasalah
Sekadar informasi, DPR telah membahas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Revisi UU KPK tersebut dibahas DPR melalui Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis, 5 September 2019.
Dalam Rapat Paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPR sepakat usulan revisi UU KPK menjadi inisiatif RUU DPR. Nantinya, DPR menindaklanjuti usulan revisi UU KPK tersebut sampai menjadi produk UU.
Pengusul revisi UU KPK berasal dari anggota DPR yang partainya mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Mereka ialah Masinton Pasaribu (PDIP), Risa Marisa (PDIP), Teuku Taufiqulhadi (NasDem), Saiful Bahri (Golkar), Ibnu Multazam (PKB) dan Ahmad Baidowi (PPP).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
