Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo menyatakan tengah berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan kondusif untuk memanfaatkan pasar Indonesia. Rencananya, pemerintah akan mengajukan banyak revisi undang-undang terkait perizinan dan investasi sehingga Indonesia bisa bersaing lebih jauh dengan negara-negara lain.
Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).
"Kemarin sudah kami hitung ada kurang lebih 74 undang-undang yang langsung akan kami minta, kami revisi, agar kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam bersaing dengan negara-negara lain, bisa kita miliki," jelas dia sebagaiaman dilansir dari laman Sekretariat Kabinet.
Baca Juga: Revisi UU KPK, Agus ke DPR dan Jokowi: Jangan Buru-Buru, Ngejar Apa Sih?
Di saat yang sama, pemerintah juga akan mengupayakan agar investasi yang datang ke Indonesia sekaligus dapat menjadikan bangsa ini sebagai negara yang produktif dan aktif berinovasi melahirkan kemajuan sehingga dapat memenangkan persaingan dan perebutan pasar global.
"Bagaimana caranya? Menurut saya investasi global yang masuk tidak boleh hanya datang dengan pabrik dan tenaga kerja saja. Investasi harus menciptakan lebih banyak spill over. Sekali lagi, kata kuncinya adalah spill over," tegas Jokowi.
Spill over atau kelebihan yang dimaksud Jokowi ialah mengupayakan adanya penguasaan terhadap teknologi baru, rantai pasokan baru, dan berbagai keuntungan lain melalui investasi yang masuk dan berjalan di Indonesia. Dengan itu, para pelaku usaha diharapkan akan memiliki nilai tambah dan pemahaman baru.
Baca Juga: Prittt...Jokowi Melanggar Janji Kampanye!!
"Pengusaha muda tidak boleh hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Pemerintah akan berbuat dengan segala cara agar spill over tadi terwujud. Pemerintah akan menghapus semua regulasi yang membuat kita menjadi bangsa konsumen," imbuhnya.
Selain itu, Jokowi juga akan memperkuat kelembagaan kabinet yang berkaitan dengan investasi dan kebijakan perdagangan. Penguatan lembaga kabinet tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor riset dan teknologi sekaligus piawai membuka pasar global serta melindungi pelaku usaha Tanah Air.
"Kita tidak menginginkan investasi global yang hanya mengeksploitasi bangsa kita. Enggak, tidak akan seperti itu," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
