Genjot Iklim Investasi Domestik, Investor Butuh Regulasi yang Bersahabat

Bank Indonesia (BI) kembali menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Laporan Nusantara Edisi Agustus 2019 bertajuk "Mendorong Perbaikan Iklim Usaha untuk Mendukung Perbaikan Transaksi Berjalan dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan" pada Jumat (20/09/2019) di KPw BI Solo, Jawa Tengah.

Selain memaparkan data ekonomi daerah sepanjang Agustus lalu, kegiatan tersebut juga memberi perhatian khusus terhadap perbaikan iklim investasi domestik, utamanya berkaitan dengan kebijakan atau regulasi yang bersahabat bagi para pelaku usaha.

Berdasarkan pemaparan Ahmad Erani Yustika, selaku Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, rendahnya pertumbuhan investasi Tanah Air disebabkan oleh masih adanya permasalahan yang memberatkan para pelaku usaha. Permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan atau regulasi serta insentif, menjadi dua hal yang paling banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha, baik di pusat maupun daerah.

Baca Juga: Basmi Hambatan Investasi, Pemerintah Akan Lakukan Cara Ini

"Dari audiensi dengan para pengusaha, banyak sekali masalah yang terkait dengan kebijakan teknis antarkementerian yang masih tumpang tindih insentif bagi pengembangan sektor industri (daerah)," imbuhnya, di Solo, Jumat (20/09/2019).

Ia menambahkan, rumitnya regulasi perizinan yang dibuat oleh regulator bahkan membuat investor 'pingsan' di tengah jalan sehingga akhirnya menurunkan minat untuk berinvestasi.

"Misalnya, di sektor gas masih ada sekitar 350-an prosedur yang harus dilewati sehingga setiap investor pingsan di tengah jalan hanya untuk mendapatkan izin investasi," sambungnya. 

Sepaham dengannya, Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan SDA BKPM, Edwin Zulkarnain mengatakan, ada beberapa masalah yang turut menghambat perbaikan iklim investasi Indonesia, mulai dari kebijakan regulasi yang rumit, kebijakan fiskal yang kurang menarik, sampai masalah pembebasan lahan.

Baca Juga: Gakuku Bos! Pasar Investasi Domestik Bikin Happy!

"Ini mungkin masih bisa dirasakan adanya kebijakan yang bersifat rumit, baik di pusat maupun daerah. Kemudian, penarikan pajak dan insentif fiskal tidak menarik, kemudian juga mengenai pembebasan lahan yang sulit dan harga tanah memang merupakan hal yang sifatnya nasional. Hal ini merupakan tantangan dalam hal investasi," tegasnya.

Agenda tersebut dihadiri oleh tiga pembicara utama, yakni Kepala Grup Sektoral dan Regional Departemen Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI, Endy Dwi Tjahjono; Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan SDA BKPM, Tubagus Edwin Zulkarnain; dan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika.