Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan konsistensinya menjadi oposisi bagi Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.
Partai yang dipimpin Sohibul Iman ini tidak terpengaruh dengan manuver rekan sekolaisinya pada Pilpres 2019, Partai Gerindra dan Demokrat yang menunjukkan sinyal akan merapat dalam Pemerintah Jokowi jilid 2 nanti.
Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, setiap partai politik memiliki strategi dan pertimbangan masing-masing dalam menentukan langkah politik.
Baca Juga: Akhirnya Ngaku, PKS Pakai Pasukan 'Redi' di Medsos
"Gerindra dan Demokrat punya hak untuk memutuskan bergabung dengan Pak Jokowi atau bertahan di oposisi," kata Mardani, Sabtu (12/10/2019).
Dia menjelaskan keputusan partainya menjadi oposisi berdasarkan keputusan Majelis Syuro. "PKS sendiri mengikuti keputusan Majelis Syuro yang menetapkan kita di luar pemerintahan. Insya Allah PKS istiqomah di jalur oposisi," kata Mardani seraya memperkenalkan slogan #KamiOposisi.
Menurut dia, oposisi bukan masalah jumlah partai politik, tapi bagaimana selaras dengan aspirasi masyarakat. "Kian sesuai dan memperjuangkan aspirasi rakyat kian kuat #KamiOposisi," tuturnya.
Baca Juga: Mas Paloh, Nasdem Jadi Oposisi Saja
Seperti diberitakan sebelumnya, sinyalemen Gerindra dan Demokrat bergabung dengan Pemerintah Jokowi semakin menguat.
Secara tidak bersamaan, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menggelar pertemuan dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Clara Aprilia Sukandar