Menurut Muzani, perumpaan itu sah-sah saja dikatakan. Namun ia mengingatkan juga, segala keputusan terkait pos para pembantu Jokowi merupakan hak prerogatif Presiden.
"Selama ini kita sudah bergabung. Apa kata Pak Jokowi yang baik, kita gabung. Kalau kata Pak Jokowi yang menurut kita tidak bagus ya kita sampaikan," ujar Muzani.
Sebelumnya Jazilul menyampaikan, meski keputusan kabinet ada di tangan Jokowi, namun selaiknya partai - partai koalisi pendukung lebih dulu mendapatkan porsi yang layak.
Ia menjelaskan istilah makmum masbuk yang maknanya makmum tersebut mengulang sesuatu karena terlambat. Karena itu ditanya lebih dulu soal komitmennya.
"Kalau urusan menteri itu prerogatif presiden. Mau pakai makmum masbuk, mau tidak, itu urusan presiden. Tapi bagi PKB tentu presiden mempertimbangkan mana yang datang di awal, mana yang datang belakangan. Kan ini perlu digarisbawahi ya, selama koalisi ini ada yang masuk dan keluar," kata Jazilul, hari ini, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat