Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Selasa (3/8/2019). Pemerintah akan menerapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020 terhadap peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni dari sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp160.000 untuk kelas I dan dari sebelumnya Rp51.000 menjadi Rp110.000 untuk kelas II. | Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyambut baik pemilihan kembali Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan. Pasalnya, Sri Mulyani telah mengetahui segala persoalan termasuk defisit yang dialami BPJS Kesehatan.
Untuk itu, Fachmi berharap persoalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dimaksudkan untuk menutup defisit keuangan bisa segera direalisasikan.
"Mudah-mudahan penyesuaian iuran cepat dipastikan," kata Fachmi di sela acara Media Gathering di Yogyakarta, Rabu malam (23/10/2019).
Baca Juga: BPJS Kesehatan Sambut Baik Terpilihnya Menkes Terawan
Dirinya menambahkan, selama ini komunikasi antar-BPJS Kesehatan dengan Kementerian Keuangan berjalan baik. Bahkan Sri Mulyani sudah memahami persoalan yang menerpa BPJS Kesehatan terkait defisit keuangan sehingga tinggal melanjutkan apa yang sudah direncanakan.
"Kalau menteri keuangan berarti kan kita tidak mulai dari nol lagi, sudah paham semua persoalan, tinggal dilanjutkan," jelas dia.
Sementara itu, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Anshori berharap kenaikan iuran bisa dijalankan mulai tahun depan. Apalagi baik pemerintah maupun DPR sudah sepakat untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan demi menutup defisit yang tiap tahunnya membengkak.
"Terlihat kan dari buku putih DPR tidak ada masalah dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu. Jadi, saatnya eksekusi," ungkap Anshori.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Cahyo Prayogo
