Mendesak, Askopindo Minta Pemerintah Sahkan RUU dan Bentuk LPS

Tidak sampai satu minggu setelah Kabinet Indonesia Maju, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki langsung menerima jajaran Pengurus Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo), Senin (28/10) di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta.

Pakar Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi Milenial serta Waketum Generasi Optimis (GO) Indonesia Frans Meroga Panggabean, mengatakan bahwa pertemuan itu bertujuan untuk silaturahmi dan berdiskusi guna merumuskan langkah-langkah strategis dalam pengembangan Koperasi dan UMKM yang konkrit dan langsung terasa kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

"Pak Teten ingin kita semua langsung bergerak sesuai arahan Pak Jokowi bahwa ekonomi kerakyatan harus memainkan peranan penting dalam perwujudan Visi Indonesia Maju 2030," jelasnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Baca Juga: Tunjukkan Keseriusan, Teten Rancang Program 100 Hari untuk Koperasi dan UMKM

Baca Juga: Teten Masduki, Pria Asgar yang Ditunjuk Jokowi Jadi Menteri

Menurutnya, keseriusan pemerintah untuk menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai andalan bertujuan untuk mengantisipasi perekonomian global yang masih akan melemah dalam beberapa tahun ke depan. Juga belajar dari pengalaman bahwa koperasi dan UKM lah yang menjadi penyelamat perekonomian Indonesia dari beberapa kali krisis multi dimensi yang terjadi pada waktu-waktu yang lalu.

"Kami butuh masukan-masukan yang jitu dari teman-teman pelaku koperasi karena anda semua yang bersentuhan langsung di bawah dan yang mengetahui secara pasti permasalahan dan tantangan di lapangan," ajak Teten Masduki membuka pertemuan.

Frans yang mewakili generasi milenial yang aktif berkecimpung dalam industri koperasi, mengatakan bahwa setelah terjadi diskusi yang hangat, akhirnya pembicaraan mengerucut kepada 3 point utama. Pertama, sejatinya pelaksanaan ekonomi kerakyatan membutuhkan keberpihakan aturan agar koperasi dapat memainkan peran lebih penting dalam perekonomian nasional. RUU Perkoperasian yang baru sangat mendesak segera ditetapkan menjadi UU sehingga dapat selaras menghadapi kondisi terkini dan menambah daya saing koperasi.

"Salah satu point terpenting yang akan dimuat dalam UU Perkoperasian yang baru nanti adalah setiap simpanan anggota di koperasi akan dilakukan penjaminan oleh pemerintah sebagaimana yang terjadi di perbankan," ujarnya.

Sambungnya, "Pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan Koperasi (LPSK) ini juga dapat menjadi bentuk revitalisasi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai solusi efektifitas dan efisiensi. Kami mendesak harus segera dilakukan revitalisasi terhadap Dekopin karena terus terang keberadaan Dekopin saat ini sama sekali tidak terasa manfaatnya kepada kami para pelaku koperasi," tegas Frans lagi penuh semangat.

Selanjutnya, point kedua adalah diperlukan sebuah program gerakan nasional untuk mengkampanyekan bahwa badan usaha koperasi adalah yang paling sesuai saat ini guna menggerakkan semua elemen masyarakat agar tercipta peningkatan kesejahteraan dan menurunkan kesenjangan sosial.

Generasi milenial pun harus dilibatkan aktif agar tertarik untuk berkoperasi karena prinsip dan nilai koperasi sangat sejalan dengan karakteristik dan preferensi generasi milenial. Tujuan dari gerakan itu adalah koperasi harus disukai oleh generasi milenial karena memiliki nilai utama kesetaraan dan berbagi, dimana koperasi adalah kumpulan orang dengan prinsip tata kelola "One Man One Vote" dan bukan "One Share One Vote" seperti perseroan.

"Nilai-nilai seperti itu kan milenial banget dengan kebersamaannya dan egaliternya," lanjut Frans. "Soal nama gerakan nasional itu bisa saja "Berkoperasi itu Keren" seperti yang selama ini juga dikampanyekan Generasi Optimis Indonesia," tambah dia.

Akhirnya, point ketiga yang mengemuka adalah program pengembangan pengusaha Koperasi dan UMKM dalam rangka peningkatan produktivitas yang Go International. Desain program pengembangan pengusaha Koperasi dan UMKM orientasi ekspor itu akan terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir bahkan sampai pada ekspor dan pemasarannya. Pengusaha UMKM yang ikut dalam program ini nantinya akan tergabung dalam kluster dan harus berbentuk koperasi.

Menyimpulkan pertemuan tersebut, Frans memberikan apresiasi positif kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki karena langsung bergerak taktis untuk menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai andalan untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2030. Ritme kerja yang cepat dan taktis seperti inilah yang pastinya akan menumbuhkan aura positif dan semangat optimisme dari seluruh rakyat Indonesia.

"Chief Teten inilah contoh menteri keren. Beliau tidak menunggu lama langsung bergerak dan bekerja serta mau meminta dan mendengarkan saran serta masukan agar semua kita bahu membahu bekerja bersama mewujudkan Indonesia Maju, Indonesia Raya, dan Indonesia Adil Makmur." pungkasnya.