Skandal Lem Aibon Rp82 Miliar, Anies Malah Salahkan dari Ahok sampai Jokowi?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari pemerintahan sebelumnya karena tidak pintar atau smart sehingga menghasilkan anggaran janggal.

Baca Juga: Dipelototin PSI Beli Lem Aibon Rp82 Miliar, Anak Buah Anies: itu Salah Ketik!

"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Sistem tersebut, kata Anies, sebetulnya telah digunakan pada era gubernur sebelumnya, meski tak menyebut, pemerintahan sdbelum Anies adalah Djarot Saiful Hidayat, Ahok ataupun Jokowi.

"Karena PR (pekerjaan rumah) ini, karena saya menerima warisan sistem dan saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ujarnya.

Lebih lanjut, ???dia mengatakan telah menemukan adanya kejanggalan anggaran dalam belanja alat tulis kantor (ATK) di dinas yang mencapai Rp1,6 triliun.

Namun Anies menyatakan tidak dengan memarahi anak buahnya karena masuknya anggaran yang tidak wajar dalam rancangan APBD 2020 DKI.

"Sebenarnya, kelihatan keren marahi anak buah, tapi bukan itu yang saya cari. Tapi ini ada masalah dan harus dikoreksi karena mengandalkan manual," ucap Anies.

Menurut Anies, jika pengecekannya adalah dengan sistem manual, pada akhirnya akan selalu berulang ditemukan masalah serupa.

"Kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan," katanya.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti beberapa anggaran yang janggal seperti lem aibon senilai Rp82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, serta beberapa unit peladen senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.