UHC Terlalu Berat buat APBN, Baiknya Libatkan Swasta

Baru-baru ini Kaukus Kesehatan DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan menghelat Dialog Kebijakan tentang Pembiayaan Inovatif untuk Mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) yang berkelanjutan di Indonesia.

Dialog tersebut digelar juga untuk mempelajari sejumlah praktik terbaik internasional tentang pembiayaan inovatif di sektor kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut terungkap, UHC masih menjadi tantangan bagi banyak negara di seluruh dunia saat ini. Setengah dari populasi dunia bahkan tidak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Pencapaian atas UHC juga merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang menunjukkan kesehatan dan kesejahteraan yang baik.

Baca Juga: Jawab Tantangan Revolusi Industri 4.0, Pelayanan Kesehatan Butuh Inovasi

Di Indonesia sendiri, biaya untuk mencapai UHC meningkat secara bertahap seiring berjalannya waktu yang tentunya akan menjadi beban bagi anggaran pemerintah di masa mendatang.

Menjangkau semua pihak di sektor informal untuk bergabung dengan JKN (untuk UHC) melalui pemberian subsidi secara penuh atas premi akan sangat mahal bagi anggaran pemerintah.

Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular maupun kronis juga akan menantang kemampuan pemerintah untuk menyediakan semua layanan kesehatan bagi setiap orang.