UHC Terlalu Berat buat APBN, Baiknya Libatkan Swasta

UHC juga didefinisikan sebagai jaminan bahwa semua orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang diperlukan, mencakup layanan kesehatan preventif, kuratif, dan rehabilitasi, dengan kualitas yang cukup untuk menjadi efektif, sekaligus memastikan orang tidak mengalami kesulitan keuangan ketika membayar layanan ini. UHC telah menjadi tujuan utama reformasi kesehatan di seluruh dunia dan merupakan tujuan utama WHO.

Program jaminan kesehatan (JKN) di Indonesia merupakan program utama pemerintah yang mendorong kemajuan menuju UHC. Dikenal sebagai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program diluncurkan pada Januari 2014 dan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan 222 juta orang peserta JKN-KIS, program ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia.

Mengingat cakupannya yang luas dan sebagian besar merupakan kelas menengah ke bawah, BPJS Kesehatan telah menghadapi sejumlah kendala dalam operasinya.

Baca Juga: Niat Tagih Tunggakan, BPJS Kesehatan Siapkan 3 Ribu 'Debt Collector'

Mulai dari defisit secara terus-menerus hingga diskriminasi yang dihadapi pasien yang menggunakan skema BPJS Kesehatan, Indonesia masih berjuang untuk menyediakan perawatan kesehatan untuk seluruh masyarakat.

Jadi, Sawan menambahkan, dialog kebijakan itu juga bertujuan untuk mempelajari sejumlah praktik internasional terbaik tentang pembiayaan inovatif di sektor layanan kesehatan serta untuk mengidentifikasi sejumlah opsi yang dapat mengarah pada pengembangan model pembiayaan inovatif bagi Indonesia di masa mendatang, membawa sumber daya baru ke dalam sektor kesehatan, dan meningkatkan efisiensi maupun dampak dari layanan yang sudah ada saat ini.

"Diharapkan bahwa hasil dari dialog kebijakan itu, termasuk pembiayaan inovatif untuk mencapai UHC di Indonesia, akan dapat menjadi masukan untuk penyusunan Rencana Aksi Nasional SDGs 2020–2024," tutup Sawan.