UHC Terlalu Berat buat APBN, Baiknya Libatkan Swasta

Perlu dicatat bahwa dalam beberapa pertemuan dan dengar pendapat dengan pemerintah, Komisi IX DPR RI telah menyerukan opsi untuk mengatasi defisit yang membengkak dari UHC di Indonesia. Termasuk merekomendasikan pemerintah untuk mempertimbangkan dan menilai penggunaan model pembiayaan inovatif.

Salah satu pembiayaan inovatif itu adalah partisipasi sektor swasta dan non-pemerintah. Swasta dinilai memiliki potensi unutk menjadi akselerator pembiayaan dan implementasi UHC dan SDGs yang berkelanjutan, bilamana dikoordinasikan dengan sejumlah tujuan kesehatan nasional.

Sehingga ke depannya, perhatian pemerintah pada berbagai skema pembiayaan inovatif dan pengembangan praktik-praktik terbaik juga diperlukan untuk mengutamakan keterlibatan sektor swasta dalam implementasi UHC dan SDGs.

Sawan Malik, Presiden Direktur PT Johnson & Johnson Indonesia, perusahaan swasta yang mensponsori dialog tersebut, mengatakan, perusahaan yang dia pimpin, saat ini telah bekerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pihaknya dapat mengembangkan dan memberikan solusi terintegrasi serta berbasis bukti untuk perawatan kesehatan.

Menurutnya, keberlanjutan sudah menjadi perhatian utama perusahaan untuk membantu mencapai tujuan kesehatan nasional di Indonesia.

"Kami percaya sektor swasta dapat menjadi akselerator pembiayaan dan implementasi UHC. Kami mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai tujuan kesehatan nasional dan memahami bahwa hal ini akan membutuhkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, termasuk para donor, organisasi nirlaba, sektor swasta, dan publik," ujar Sawan.