Bambang Brodjonegoro menekankan SNI harus menjadi persyaratan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, kebijakan ini akan mendorong tumbuhnya industri yang memproduksi barang yang berkualitas dan memberikan pelayanan jasa sesuai harapan pelanggan yang pada akhirnya menjadikan Indonesia berdaya saing tinggi.
"Penerima SNI Award menjadi perusahaan/organisasi yang unggul baik di level nasional maupun internasional," ujarnya.
Bambang juga menegaskan, SNI Award merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menstimulasi peningkatan penerapan SNI oleh pelaku usaha maupun organisasi lainnya.
"SNI Award harus memberikan dampak yang luas bagi pelaku industri lainnya untuk menerapkan SNI, baik itu dari penyedia bahan baku, manufaktur, distributor maupun pihak terkait lainnya," terangnya.
Baca Juga: Kementan Raih Penghargaan KIP dari Wapres sebagai Badan Publik Informatif
Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya menegaskan BSN tidak hanya menetapkan SNI terkait dengan produk dan jasa saja, tetapi juga di bidang sistem manajemen, proses, dan personel, di antaranya SNI ISO 9001 sistem manajemen mutu dan SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan.
Sementara itu, Rhenald Khasali selaku ketua tim dewan juri mengatakan, dari tahun ke tahun peserta pelaksanaan SNI Award mengalami peningkatan. "Ini sangat baik untuk mendorong daya saing," katanya.
Untuk diketahui, SNI Award telah digelar oleh BSN sejak 2005, dan merupakan penghargaan tertinggi dari Pemerintah Indonesia kepada organisasi yang dinilai telah menjalankan sistem manajemen operasional yang baik dan telah menerapkan SNI secara konsisten. Pada kesempatan ke-15 kalinya kegiatan penghargaan bergengsi ini memiliki tagline: The National Quality Award of Indonesia.
Pada SNI Award 2019 ini, Kementan menerima penghargaan bersama dengan 69 organisasi dan perusahaan lain. Proses penilaian SNI Award dilakukan secara ketat oleh tim juri yang diketuai pakar ekonomi dengan beranggotakan 20 orang yang ahli di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Para juri berasal dari industri, pemerintah, perguruan tinggi, maupun asosiasi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti