Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. | Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo angkat bicara soal usulan amendemen UUD 1945. Terutama, soal masa jabatan Presiden RI.
Ada yang mengusulkan agar jabatan Presiden menjadi tiga periode atau 15 tahun. Saat ini, masa jabatan Presiden hanya dua periode. Namun, Jokowi menilai munculnya usulan masa jabatan tiga periode, karena ada beberapa sebab.
"Satu, ingin menampar muka saya. Kedua, ingin mencari muka, padahal saya sudah punya muka. Ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi, dalam diskusi bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 2 Desember 2019.
Baca Juga: Ngatain Kubu Sebelah Megap-Megap Karena Pancasila, Eh Stafsus Jokowi Disentil PKS
Jokowi menegaskan bahwa ia terpilih dari produk pemilu langsung. Maka, saat ada keinginan MPR untuk amandemen, ia berharap, hanya terbatas pada haluan negara saja. Tidak melebar.
Dengan munculnya usulan hingga tiga periode, menurut dia, sudah melebar dari rencana usulan amandemen pertama kalinya. Karena sudah melebar, kata Jokowi, lebih baik tidak perlu amandemen
"Kan, ke mana-mana. Jadi, lebih baik tidak usah amandemen. Kita konsen saja ke tekanan-tekanan eksternal," katanya.
Sebab, menurut Jokowi, itu lebih sulit dibandingkan hanya ribut masalah masa jabatan Presiden.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
