Kasus Penyadapan Prabowo Jadi Sorotan, Pemerintah Evaluasi Kewenangan Sadap Polri hingga KPK
Kredit Foto: BPMI
Pemerintah berencana mengevaluasi penggunaan alat penyadapan oleh sejumlah lembaga penegak hukum, termasuk Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Langkah ini dilakukan untuk memperketat pengawasan agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, penyadapan pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan kepada lembaga tertentu untuk mendukung kepentingan penegakan hukum. Namun, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.
"Kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat. Jangan sampai kewenangan tersebut justru disalahgunakan," kata Yusril.
Menurut Yusril, evaluasi diperlukan untuk memastikan penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus tetap berada dalam koridor hukum. Pengawasan juga perlu diperkuat agar fasilitas yang seharusnya digunakan untuk penegakan hukum tidak dimanfaatkan untuk kepentingan di luar ketentuan.
Rencana evaluasi tersebut turut berkaitan dengan mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perkara ini menjadi perhatian pemerintah karena penyelidikannya juga mengarah pada dugaan keterkaitan dengan tindak pidana makar.
Selain mengevaluasi penggunaan perangkat penyadapan, pemerintah juga berkomunikasi dengan DPR untuk memperkuat regulasi terkait kewenangan tersebut. Penguatan aturan dinilai penting agar batas kewenangan dan mekanisme pengawasan semakin jelas.
Baca Juga: Ada Deal Jokowi dan Prabowo di Balik Mundurnya Gibran: Kalau Dikorbankan, Bisa Terbongkar Semua...
Di sisi lain, Yusril mengingatkan pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diberlakukan surut untuk menjerat peristiwa yang sudah terjadi. Hal itu bertentangan dengan prinsip hukum pidana yang tidak membenarkan pemberlakuan aturan pidana secara retroaktif.
"Kita tidak bisa membuat Perppu yang kemudian diberlakukan surut untuk menyidik peristiwa yang sudah terjadi. Prinsip hukum pidana kita tidak membenarkan hal tersebut. Kita juga memiliki preseden ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pemberlakuan surut Perppu dalam kasus Bom Bali," ujar dia sebagaimana dilansir Antara.
Dengan evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan kewenangan penyadapan tetap dapat digunakan untuk mendukung penegakan hukum tanpa membuka ruang penyalahgunaan. Polri, KPK, dan BNN termasuk lembaga yang menjadi perhatian dalam rencana penguatan pengawasan tersebut.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama