Perbankan RI Alami Anomali, Ini Sebabnya

Chief Economist BNI, Ryan Kiryanto, menilai terjadi anomali dalam kondisi perbankan saat ini. Pasalnya, kredit perbankan mengalami perlambatan, tetapi Loan to Deposit Ratio perbankan justru tinggi. Data OJK mencatat LDR perbankan di September sebesar 94,34%, sedangkan pertumbuhan kreditnya 7,89%.

"Menurut saya, itu anomali berarti ada uang yang disimpan di tempat lain," ujar Kiryanto saat pelatihan wartawan Bank Indonesia (BI) di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (9/12/2019).

Baca Juga: NIM Perbankan Turun, Kenapa Kinerjanya Masih Kinclong?

Ia mengatakan bahwa kondisi ini karena sebagian Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan masuk ke pemerintah melalui surat utang negara (SUN) atau obligasi.

"Sepuluh tahun lalu pertumbuhan kredit 20%, LDR 88%. Karena waktu itu pemerintah tidak senang cari dari dalam negeri, tetapi dari utang luar negeri. Sekarang diganti, pembiayaan tidak lagi ke luar negeri, tetapi dari dalam negeri melalui deposito, Sukuk RI SUN," paparnya.

Lebih jauh, Kiryanto tak mempersalahkan DPK perbankan masuk ke pemerintah. Namun, yang jadi persoalan adalah pemerintah lambat untuk membelanjakan hasil penerbitan surat utang tersebut.

"Sebagian DPK itu nyangkut di rekening pemerintah di Bank Indonesia. Kembalinya ke sektor perbankan lambat," ucapnya. Padahal, kalau saja belanja pemerintah dipercepat, Kiryanto meyakini daya beli/ konsumsi masyarakat akan meningkat sehingga ujungnya pertumbuhan ekonomi ikut terkerek.

"Kalau disbursement pemerintah dipercepat laju perekonomian kita bisa lebih cepat.  Kalau disbursement pemerintah itu cepat, ekornya ke konsumsi," tuturnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal III/2019 menunjukkan bahwa konsumsi pemerintah hanya tumbuh sebesar 0,98% (yoy) dan terkontraksi -0,79% (qtq). Pada kuartal II/2019, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh signifikan mencapai 8,25% (yoy) dan 36,32% (qtq).