Targetkan UMKM Berkontribusi Lebih Terhadap PDB dan Ekspor, Ini Kebijakan Kemenkop dan UKM

Kementerian Koperasi dan UKM menyusun Strategi Pemberdayaan UMKM dalam lima tahun ke depan. Strategi ini merupakan implementasi dari program pemerintah dalam pengarusutamaan UMKM dalam ekonomi nasional. 

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan dalam roadmap pengembangan UMKM 2020-2024, ada lima target yang hendak dicapai yakni kenaikan ekspor UMKM, kontribusi UMKM terhadap PDB, rasio kewirausahaan, koperasi modern, dan UMKM naik kelas. 

Baca Juga: Sarinah Bakal Jadi Etalase Produk UMKM Lokal, Erick-Teten Bersua

Hal itu disampaikan Menteri dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Arah dan Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 yang dihadiri kepala dinas koperasi dan UKM tingkat provinsi seluruh Indonesia, di Jakarta, Senin (9/12). Menkop menargetkan pada akhir 2020 kontribusi UMKM terhadap ekspor meningkat menjadi 18% dari sebelumnya 14%. Begitu juga dengan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional meningkat menjadi 61% dan rasio kewirausahaan menjadi 3,55%.

"Kita juga akan meningkatkan jumlah koperasi modern dan UMKM naik kelas," kata Teten dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/12/2019). Ia mengungkapkan bahwa pada 2024 mendatang, ditargetkan ekspor UMKM sudah harus berada di level 30,20%, kontribusi terhadap PDB 65%, dan rasio kewirausahaan 4%.

"Pertumbuhan ekonomi nasional bisa sebesar 5% itu karena belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat. Kita harus menjaga daya beli masyarakat tetap tinggi. Di sini, peran UMKM amat besar diperlukan," jelas Menkop.

Lebih dari itu, Teten juga menyebut bahwa struktur ekonomi berbentuk piramida seperti saat ini bukanlah struktur yang bagus. Usaha mikro begitu besar, sekitar 60 juta unit, tetapi tidak berkontribusi siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

"UMKM yang jumlahnya 99%, tetapi dengan kontribusi yang tidak signifikan. Bandingkan dengan usaha besar yang hanya 1%, tetapi memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 40% dan ekspor 80%," kata Menkop seraya meminta Pemda untuk terus meng-update data UMKM di wilayahnya.

Oleh karena itu, Teten menegaskan beberapa kebijakan pengembangan UMKM ke depan. Pertama, pengembangan UMKM dilakukan dengan pendekatan kelompok, komunitas, dan kluster. "Arahnya akan ke one village one product atau OVOP. Daerah harus konsentrasi ke produk unggulan yang berbahan dasar lokal dan memiliki supply banyak," ucap Teten.

Kedua, prioritas pada sektor riil (produksi) yang berorientasi ekspor dan substitusi impor. "Komoditasnya harus dipilih dan Pemda harus memandu dan mengarah sektor apa yang bakal dikembangkan. Di sini, kita butuh peran market intelejen," tandas Teten.

Ketiga, pemberdayaan KUMKM dilakukan secara lintas sektoral dengan One Gate Policy dan melibatkan kemitraan dengan pihak ketiga (swasta). Keempat, pemberdayaan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level UMKM. "Yang tak boleh ketinggalan adalah modernisasi dan inovasi UMKM, harus sama dengan yang diterapkan usaha besar," kata Menkop.

Bagi Teten, daya saing produksi UMKM harus setara dengan usaha besar. Terlebih lagi, pasar domestik saat ini sudah diserbu produk impor melalui e-commerce. "Banyak UMKM kita belum terhubung dengan global value chain," tegas Teten.