Pak Jokowi Mau Berantas Mafia Migas? Ahok Saja Gak Cukup Pak!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa jengkel bahwa selama 34 tahun Indonesia tidak pernah mampu membangun kilang minyak satu pun. Akibatnya, yang bisa dilakukan adalah ekspor bahan mentah, tetapi impor barang jadi. Sementara itu, konsumsi bahan bakar minyak saja 700-800 ribu barel per hari.

"Saya sampaikan sebenarnya habis pelantikan yang pertama sudah disampaikan, saya minta kilang ini segera dibangun. Namun sampai detik ini, dari lima yang ingin kita kerjakan, satu pun nggak ada yang berjalan, satu pun," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (16/12).

Baca Juga: Pembangunan Kilang Pertamina Dikebut, Begini Progres dan Upayanya

Baca Juga: Jokowi Kesal di Periode I Tak Bisa Bangun Kilang Minyak, Kini...

Merespons pernyataan Kepala Negara, Anggota Tim Reformasi & Tata Kelola Migas (2014-2015), Fahmy Radhi mengatakan pembangunan kilang RI selama ini terhalang ulah mafia migas. Bahkan, sambungnya, kondisi ini membuat Indonesia terus-terusan impor dan berdampak pada defisit neraca perdagangan khususnya di sektor migas.

"Mafia migas itu ada di mana-mana. Ada di Pertamina mungkin ada juga di Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, atau Kementerian Perekonomian yang mana mereka secara inheren bisa mempengaruhi kebijakan," ungkapnya kepada wartawan, Rabu, (18/12/2019).

Menurut dia, tanpa upaya yang sistemik keberadaan mafia ini akan sulit diberantas. Termasuk penunjukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) yang dinilai tidak cukup untuk memberantas mafia.

Menurutnya, jika Ahok sendirian memberantas mafia tidak akan berjalan. Sebab, kewenangan Komut terbatas.

Sambungnya, menurut dia, untuk memberantas mafia ini ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, mengangkat pemimpin pengambil kebijakan yang berintegritas dan tidak mempan pada suap. Kedua harus ada perubahan tata kelola.

"Tanpa kedua tadi meski presiden akan menggingit, mafia migas akan mati satu tumbuh seribu," tukasnya.