Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau fasilitas umum untuk masyarakat berkebutuhan khusus di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018). Kunjungan tersebut untuk menyaksikan secara langsung kelengkapan fasilitas bagi disabilitas serta mengajak seluruh pemangku kepentingan membuat kebijakan yang ramah untuk masyarakat berkebutuhan khusus. | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Politisi Partai Demokrat Andi Arief menyoroti perdebatan antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Ia pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono untuk tidak ribut di depan publik terkait banjir yang mengepung ibu kota. Terlebih, para tokoh ini merupakan satu almamater.
“Pak Jokowi dari UGM, Pak Anies dari UGM, Pak Basuki menteri dari UGM, kepala BMKG dari UGM. Jangan ribut melulu, malu sama perguruan tinggi yang lain,” sidirnya dalam akun Twitternya, Kamis (2/1/2020).
Diwartakan sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan terlibat silang pendapat dengan Menteri PUPS Basuki mengenai akar masalah banjir di kawasan Jabodetabek. Khususnya mengenai normalisasi Kali Ciliwung.
Baca Juga: Banyak Korban Terdampak Banjir, Eh Basuki-Anies Malah Adu Mulut
Baca Juga: Basuki Persoalkan Normalisasi Ciliwung, Anies Jawab Ngegas
Sebelumnya, Menteri Basuki menyinggung Anies yang belum menyelesaikan sisa dari normalisasi Kali Ciliwung yang secara total direncanakan sepanjang 33 km. Saat ini normalisasi baru dikerjakan oleh pihak Kementerian PUPR sepanjang 16 km.
“Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang," kata Basuki di lapangan Monas, Jakarta, Rabu (1/1).
Anies tak tinggal diam, ia pun melawan dengan megatakan normalisasi bukan satu-satunya solusi. Melainkan harus ada pengendalian air dari Bogor yang masuk ke Jakarta.
Menurut Anies, selama air biarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian di daerah selatan, maka apapun yang dilakukan DKI Jakarta akan percuma.
Kemudian ia pun mencontohkan, Kali Ciliwung yang sudah dilakukan normalisasi, namun Kampung Melayu tetap banjir pada Maret 2019. Artinya, tambah Anies, butuh pengendalian air sebelum masuk ke Jakarta.
"Kita sudah menyaksikan bulan Maret lalu di Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir ekstrem. Artinya, kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," kata dia.
Lebih lanjut, Anies pun menyinggung mengenai bendungan yang sedang dikerjakan Kementerian PUPR. Kata dia, bendungan Ciawi dan Sukamahi sudah mencapai 90 persen tahap pembebasan tanah dan bangunan fisik hampir 50 persen.
"Kalau dua bendungan selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan. Kalau bisa dikendalikan, insyaallah bisa dikendalikan. Tapi, selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa,” tutupnya.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi pun ikut mengurai program pengendalian banjir di daerah Jabodetabek, khususnya pengendalian daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, Cakung, Krukut, dan Sunter.
Program itu antara lain normalisasi Ciliwung, pmbangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi, dan sudetan Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
