DKI Beli Toa Rp4 Miliar, Cetus PSI: Masa Pakai Sistem Kuno

Anggota Komisi A DPRD Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana buka suara terkait rencana Pemprov DKI yang ingin membeli perangkat pengeras suara atau toa dengan harga mencapai Rp4 miliar untuk peringatan bencana.

Ia menyebut sistem peringatan bencana di DKI justru mengalami kemunduran. “Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II. Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (16/1/2020).

Baca Juga: Wuih, DKI Kucurkan Rp4 M Buat Beli Toa, Bukan Toa Masjid Ya!!

Baca Juga: Anies Didemo, Pengalihan Skandal Korupsi Jiwasraya, ASABRI, dan KPU?

Menurut dia, DKI harusnya lebih mengembangkan sistem peringatan bencana melalui ponsel dan internet. Sambungnya, karena biayanya bisa lebih murah dan jangkauannya lebih luas.

"Aplikasi berbasis internet gawai seharusnya lebih efektif dan lebih murah ketimbang memasang pengeras suara yang hanya dapat menjangkau radius 500 meter di sekitarnya," jelas dia.

Lebih lanjut, peringatan banjir juga disebut harus dibarengi dengan pengumuman lewat SMS. Sebab, masih ada warga yang tidak memiliki ponsel berbasis internet.

“Pemprov dapat mengirimkan SMS kepada semua pemilik ponsel terbatas di wilayah yang akan terkena banjir saja,” jelasnya.

Sambungnya, dalam pelaksanaannya, pemberitahuan itu harus dilakukan secara bertahap sejak potensi air naik mulai kelihatan. Dengan demikian, warga sudah bisa mengantisipasi dan mendapatkan info yang tidak mendadak.

Masak kota metropolitan seperti Jakarta dengan anggaran IT mencapai triliunan rupiah masih menggunakan sistem peringatan kuno seperti itu?" ucapnya.