Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Pada rapat tersebut Baleg membuka peluang untuk mengurangi jumlah RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020-2021. | Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Pada awal Januari 2020 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan yang cukup menggegerkan publik di Tanah Air. Sebabnya, yang ditangkap lembaga superbody tersebut adalah salah satu anggota atau komisioner Komisi Pemilihan Umum pusat, yaitu Wahyu Setiawan.
KPK menangkap Wahyu atas kasus suap dalam pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sampai di sini, tidak ada masalah, lembaga yang kini dipimpin Firli Bahuri itu mudah saja menetapkan Wahyu sebagai tersangka dan menahannya. Begitu juga dengan tersangka-tersangka lainnya.
Baca Juga: Ternyata, Ronny Sompie yang Dicopot Yasonna Pernah Dapat Bintang Jasa dari Jokowi
Namun, problem muncul ketika KPK hendak membidik politikus PDIP Harun Masiku yang sekarang ini sudah bertatus tersangka pemberi suap dan jadi buronan. Sejak operasi penangkapan pada 8 Januari hingga sekarang ini, KPK belum mampu meringkusnya.
Bahkan, atas kegagalan KPK itu, memunculkan peristiwa-peristiwa lainnya. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah pencopotan Ronny Sompie sebagai Dirjen Imigrasi.
Satu lagi yang juga jadi sorotan publik adalah sepak terjang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly. Sejumlah pihak menuduh Yasonna, karena juga sebagai politikus PDIP, punya konflik kepentingan dalam kasus tersebut. Bahkan, ada yang menganggapnya melindungi Harun Masiku, dan mendesak Presiden Jokowi mencopotnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
