Rencana Perdamaian Timur Tengah AS Hanyalah 'Stempel Karet' Pendudukan Israel atas Palestina

Kesepakatan abad ini, sebuah perjanjian perdamaian Timur Tengah bentukan Amerika Serikat (AS) dinilai hanyalah "stempel karet" terhadap pendudukan Israel atas Palestina. Hal itu disampaikan oleh aktivis sekaligus penulis Israel-Amerika, Miko Peled.

"Seluruh kehebohan atas Kesepakatan Abad Ini, yang bukan merupakan kesepakatan bagi siapa pun, pada dasarnya memberikan stempel final, stempel karet AS, bagi Israel untuk terus maju dan mengendalikan semua wilayah Palestina dan mengambil semua Tepi Barat atau sebanyak yang diinginkannya," ucap Peled.

Baca Juga: Inti Rencana Perdamaian Timur Tengah AS, Pengamat: Palestina Harus Menyerahkan Segalanya

"Ini menempatkan kedaulatan Israel atau mengakui kedaulatan Israel di bagian Tepi Barat yang belum secara resmi menjadi bagian dari kedaulatan Israel. Palestina benar mengatakan bahwa mereka tidak akan ada hubungannya dengan ini," sambungnya, seperti dilansir Sputnik.

Dia mengatakan, orang-orang Palestina seharusnya skeptis terhadap mediasi Washington. Pemerintahan Donald Trump pada akhir 2017 mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Selain itu, apa yang disebut rencana perdamaian Trump diharapkan akan memungkinkan aneksasi Israel atas sejumlah besar Tepi Barat yang diduduki. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga telah berulang kali berjanji untuk mencaplok Lembah Yordan jika terpilih kembali dalam pemilihan umum pada bulan Maret mendatang.

“Semua Palestina telah berada di bawah kendali Israel, dijajah, didiami oleh orang Yahudi Israel. Ini hanya menambahkan cap persetujuan untuk jenis langkah terakhir. Kami memiliki tujuh juta warga Palestina yang tinggal di Palestina yang bersejarah, yang sekarang bernama Israel, yang tidak memiliki hak," ungkapnya.

"Tergantung di mana mereka tinggal secara tepat, hak mereka beragam, tetapi pada dasarnya mereka tidak memiliki hak, tidak ada akses ke sumber daya, mereka dibunuh dan ditangkap serta dipaksa ke pengasingan setiap hari," lanjut Peled.

Dia menegaskan, tanah warga Palestina yang berada di pengungsian telah disita oleh otoritas. "Sekali lagi, ada lima juta warga Palestina yang tinggal di kamp-kamp pengungsi dilarang untuk kembali ke rumah mereka," tukasnya.