DPR Ketus: Impor Bawang Putih Cuma Akal-Akalan Mendag

Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali membuka luas keran impor gula, bawang putih, dan bawang bombay. Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto beralasan saat ini terjadi kelangkaan dan kenaikan harga bawang putih mencapai lebih dari 60%. Impor ini diklaim Agus sebagai langkah stabilisasi harga dalam menangani Covid-19.

Menanggapi kebijakan Kemendag ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminuddin mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan akal-akalan saja. Kebijakan ini, menurutnya, dapat merugikan petani yang telah bekerja sama dengan importir yang patuh terhadap kebijakan wajib tanam 5%. Lebih jauh kebijakan itu dinilainya akan menggerogoti upaya swasembada bawang putih Indonesia.

"Semangat di Nawacita itu membangun kemandirian untuk ketahanan pangan. Indonesia tidak menutup kesempatan Impor karena merupakan bagian dari global supply chain. Namun, syarat impor dan kewajiban tanam 5% itu mutlak harus dipenuhi sebagai upaya menuju swasembada," katanya (19/3/2020).

Baca Juga: Stok Pangan Aman sampai Lebaran, Masyarakat Jangan Panic Buying!

Pada 2017 pemerintah sudah tegas atas langkah menuju swasembadanya melalui penyiapan 1.900 hektare lahan tanam bawang putih. Di 2019 lalu sudah ada 110 kabupaten yang menanam bawang putih di 20-30 ribu hektare lahan.

Tahun ini diproyeksikan akan terdapat 40-60 ribu hektare lahan yang siap, dan 2021 akan mencapai 80-100 ribu hektare. Kementerian Pertanian (Kementan) sendiri mengaku telah menghitung 600 ribu hektare lahan yang siap untuk ditanam bawang putih.

"Kebijakan swasembada ini harusnya didukung dengan tetap patuh pada syarat yang harus dipenuhi oleh importir. Bukan membiarkan importir tertentu melenggang tanpa memenuhi syarat impor dengan dalih stabilisasi harga," katanya 

Legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur II ini mengatakan, kebijakan impor bawang putih yang diteken Kemendag patut dicurigai diarahkan oleh importir nakal yang bekerja sama dengan supplier. Bahkan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan terjadinya monopoli dan kartel dalam kebijakan pembukaan keran impor saat ini.