Kredit Foto: Antara/Zabur Karuru
"Kita sedang menghadapi situasi yang cukup perlu perhatian lebih. Ekonomi rakyat harus tetap hidup dalam situasi tekanan ekonomi dan persebaran Covid-19. Petani harus diberi kesempatan untuk kembali berjaya dengan pola kemitraaan bersama importir yang diwajibkan investasi 5% di dalam negeri. Mendag harusnya mendukung ini, bukan malah bikin kebijakan ugal-ugalan," tegasnya.
Hasan menilai impor bawang putih kemungkinan besar akan datang dari China karena negara tersebut merupakan supplier lebih dari 90% bawang putih Indonesia. Dengan kondisi yang demikian, potensi monopoli dan terbentuknya kartel akan terbuka.
Pemerintah, katanya, telah berupaya meminimalisasi monopoli dan terbentuknya kartel bawang putih dengan menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi importir.
Baca Juga: RI Terus-terusan Impor, NTB Didorong Jadi Sentra Bawang Putih Nasional
"Importir diwajibkan menanam 5% dari kuota impornya yang diperolehnya di Indonesia. Dari sini investasi masuk untuk menghalau monopoli dan kartel. Nah ini mau dirusak serta merta dengan dalih stabilisasi harga menghadapi Covid-19. Ya kebangetan ugal-ugalan bener," katanya.
Mantan Bupati Probolinggo ini menegaskan dalih stabilisasi harga dengan membuka keran impor bawang putih secara ugal-ugala tidak bisa diterima sebagai kebijakan untuk kepentingan bangsa. Upaya Indonesia untuk masuk dalam global value malah akan menjadi dilemahkan.
"Menteri itu harusnya berpikir keras agar Indonesia memiliki nilai tinggi dalam global value chain, khususnya di sektor hortikultura bawang putih ini. Bukan malah membiarkan kebijakan negara di-drive oleh kepentingan sesaat importir yang mau bermain pada situasi ekonomi yang dalam tekanan keras saat ini," pungkasnya. Menurutnya, kebijakan tersebut melanggar UU Hortikultura, sehingga harus segera dicabut.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
