Dampak Corona, Warga Miskin Jabar Bakal Terima Dana Bantuan, Segini Besarannya

Keluarga rentan miskin yang dimaksud antara lain mereka yang mengalami kesulitan ekonomi karena pekerjaan atau usahanya yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, juga mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan alias menganggur karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, adanya usulan DPRD itu akan dikaji kembali oleh Bappeda Jabar bersama tim ahli.

Dana yang akan dianggarkan Pemda Provinsi Jabar untuk program jaminan sosial di luar pemerintah pusat akan diambil dari APBD 2020 yang telah digeser. Ia menyebutkan, berdasarkan arahan Presiden RI, pemerintah daerah dapat menggeser (refocusing) beberapa mata anggaran seperti penghematan perjalanan dinas pejabat, dana desa, dan anggaran proyek yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Dari mana anggarannya? Sesuai arahan Presiden, menghemat perjalanan dinas, menggeser peruntukkan dana desa, anggaran-anggaran proyek yang tidak signifikan atau berhubungan langsung dengan masyarakat,” ungkapnya.

Adapun, Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat mengatakan besaran bantuan yang kini tengah disepakati bersama Gubernur Jabar merupakan bagian dari komitmen pemerintah melindungi segenap warga.

Tak hanya itu, Taufik juga mengapresiasi langkah Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang terus berkoordinasi dan melibatkan DPRD dalam penanganan virus corona selama beberapa minggu terakhir.

"Jadi, saya juga ucapkan terima kasih kepada pak Gubernur yang selama ini intens berkoordinasi dengan ketua fraksi, ketua komisi, dan pimpinan DPRD, ini sangat baik. Karena, menyangkut anggaran ini yang punya lakon ada di DPRD. " katanya.

Selain mengenai anggaran, Ketua DPD Gerindra Jabar itu juga meminta kepada Gubernur Jabar agar tegas dalam menyikapi merebaknya COVID 19 di Jabar.

Dia menegaskan jika pemda Jabar terpaksa bertindak karena suatu alasan kegentingan meski itu di luar kerangka normatif, tidak menjadi masalah asalkan tujuannya untuk kepentingan masyarakat Jabar.

"Kalau normatif memang dalam posisi genting kita tidak bisa," ucapnya.

Taufik mengatakan demikian lantaran melihat pemerintah sejauh ini sedikit lamban dalam menyiasati penyebaran COVID 19.  Padahal, kata dia, sejak virus ini muncul dan mulai menjalar di Wuhan, bisa diatasi dengan baik seandainya bersedia payung sejak awal.

"Padahal kita ini belajar dari Wuhan ditutup. Berarti kan harusnya safety-nya (pengamanan) di sini harus cepat, kan gitu. Kalau boleh jujur kelemahan kita ini sebetulnya terletak di kurangnya persiapan. Padahal kita mestinya belajar dari kejadian di Tiongkok saat pertama kali virus ini merebak. Sayangnya dari kejadian ini kita bukannya belajar melainkan justru diam. Jadi pura-pura mengelak dan mengatakan gak ada. Jadi akhinya udah gini baru panik," pungkasnya.