Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Pemerintah pusat dengan kepala daerah masih berbeda dalam penanganan Covid-19 yang angka kasus positifnya makin bertambah. Hal ini disoroti Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon terkait masih beroperasionnya Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line.
Fadli menilai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan sulit efektif jika pemerintah pusat masih bersikap kontra terhadap usulan kepala daerah. Ia menyebut usulan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait KRL disetop selama 14 hari seharusnya direspons positif Kementerian Perhubungan.
Namun, usulan tersebut malah ditolak pemerintah yang diwakili Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: Karena Hal-hal Ini, Pakar Kesehatan Makin Pesimis Covid-19 Bisa Lenyap dari RI
"Ditolak oleh Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan tanpa diskusi yang mendalam. Menurut saya, respons tersebut sangat memprihatinkan," kata Fadli dalam keterangannya yang dikutip pada Senin (20/4/2020).
Fadli mengingatkan saat ini wilayah Jabodetabek sudah mulai memberlakukan PSBB. Maka itu, dengan penduduk yang hampir 30 juta, Jabodetabek harus menjadi perhatian serius karena jadi episentrum Covid-19 di Indonesia.
"Penyebaran Covid-19 ini kan dari manusia ke manusia. Tanpa pembatasan aktivitas orang, kita tak akan bisa memutus rantai penularannya. Dan KRL adalah salah satu rantai penting penularan virus tersebut," jelas Anggota Komisi I DPR itu.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
