Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Rencana Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang akan memanggil Duta Besar China terkait eksploitasi warga negara Indonesia atau WNI di kapal penangkap ikan asal negara tersebut diminta jangan sekadar diplomatik.
Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris menilai pemerintah melalui Kemenlu harus membahas ke jantung persoalan. Ia menyinggung perlakuan kejam karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami ABK asal Indonesia.
"Hendaknya ini tidak menjadi prosedural diplomatik semata. Melainkan harus masuk sampai ke jantung persoalan. Sebab adanya dugaan kuat pelanggaran hak pekerja dan pelanggaran HAM di atas kapal berbendera China tersebut, sebagaimana diungkap ABK WNI lain yang mengalami eksploitasi, bahkan mengarah ke perbudakan," kata Charles kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).
Baca Juga: Ngeri! Cerita ABK WNI di Kapal China: Makan Umpan Ikan dan Tidur Cuma 3 Jam
Dia meminta Pemerintah Indonesia bisa mendesak otoritas China agar menerapkan standar perlindungan pekerja dan HAM terhadap pekerja WNI. Sebagai wakil rakyat, Charles tak ingin perbudakan terhadap pekerja WNI terulang kembali.
"Pemerintah China harus mengusut tuntas dan menjatuhkan sanksi hukum pada perusahaan pemilik kapal tersebut, dan memberantas praktik-praktik serupa lainnya," kata Charles.
Menurut dia, Pemerintah RI semestinya juga mengangkat kasus pelanggaran HAM ini ke forum multilateral. Baik di Dewan HAM PBB maupun Organisasi Buruh Internasional (ILO).
"Posisi RI yang saat ini duduk sebagai anggota Dewan HAM PBB dan anggota Governing Body di ILO perlu dimanfaatkan untuk mendorong penegakan HAM secara progesif serta penghapusan segala macam bentuk perbudakan," jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
