Stop Bikin Kebijakan yang Bikin Publik Bingung! Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Soal Covid-19

Selain strategi, kebijakan, dan aksi penanggulangan Covid-19, komunikasi publik pemerintah yang menjadi panduan dan pedoman masyarakat untuk bergerak bersama menghentikan penyebaran Covid-19 juga menjadi sorotan banyak pihak. Sejak pertama kali ditemukannya kasus positif Covid-19 di Indonesia, berbagai persoalan komunikasi kerap terjadi. 

Anggota DPD RI, Fahira Idris, mengungkapkan bahwa dalam situasi pandemi seperti saat ini, komunikasi publik penting agar semua informasi dan kebijakan yang disampaikan ke publik tidak boleh bias, multitafsir atau ditafsirkan berbeda-beda. 

Baca Juga: Demokrat Menggugat: Batalkan Kartu Prakerja, Uang Rakyat Jangan Buat Untungkan Kepentingan Kelompok!

“Artinya, semua informasi, kebijakan, dan tindakan penanggulangan Covid-19 semuanya terukur dan tepat sehingga publik merasa tenang dan terlindungi. Hemat saya, komunikasi publik pemerintah soal penanggulangan Covid-19 perlu terus diperbaiki,” ujar Fahira Idris, di Jakarta, Sabtu (9/5/2020). 

Menurut Fahira, komunikasi publik yang cepat dan tepat juga harus diawali oleh berbagai kebijakan penangulangan yang efektif, efisien, serta tidak saling menegasikan antar satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. 

Dalam penanggulangan Covid-19 ini, sambung Fahira, koordinasi antar instansi, baik yang ada di pusat maupun daerah termasuk dengan stakeholder lain, bukan lagi harus terjalin erat. Tapi juga harus sudah saling berkolaborasi.

Baca Juga: Soal Mudik, Kemenhub: Tetap Enggak Boleh!

“Sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat apalagi saling bantah antar instansi,” tegasnya. 

Selain itu, semua kebijakan dan informasi yang dikeluarkan harus dan wajib dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi Covid-19. 

Memang sejak awal ditemukannya kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga saat ini masih terdapat beberapa informasi publik yang memantik silang pendapat di publik yang menjadi polemik. 

Misalnya saja soal perbedaan pulang kampung dan mudik serta terakhir kebijakan dizinkannya kembali seluruh moda transportasi beroperasi oleh Kementerian Perhubungan yang ternyata membuat bingung pemerintah daerah terutama yang sedang menerapkan PSBB. 

Baca Juga: Pasien Sembuh Tak Bertambah, Total Kasus Corona di Banten Tembus Angka....

Penafsiran yang berbeda atas kebijakan ini juga semakin mencuat karena beroperasinya kembali seluruh moda transportasi diterbitkan di saat kebijakan larangan mudik sudah ditetapkan sebelumnya. 

“Kalau kepala daerah saja ada yang bingung terhadap kebijakan ini (moda transportasi boleh beroperasi), bagaimana dengan publik. Saran saya, apapun kebijakan yang terkait langsung dengan penanggulangan Covid-19 terutama dari kementerian, Gugus Tugas harus menjadi corong utamanya. Selain itu, sebelum sebuah kebijakan diinformasikan ke publik, harus ada prakondisi menyamakan persepsi antar instansi terutama dengan pemerintah daerah, karena merekalah pelaksana dan penanggung jawab PSBB,” pungkas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.