Pak Jokowi Ngaku Baru Seperempat Dana Bansos yang Disalurkan

Presiden Joko Widodo mengklaim, baru sedikit menggelontorkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Itu disampaikannya saat merespons adanya keluhan dari berbagi masyarakat yang merasa belum menerima bansos dari pemerintah di tengah pandemi virus Corona atau COVID-19.

Bentuk bantuan yang telah digelontorkannya itu, kata dia seperti penggratisan listrik untuk pelanggan 450VA dan juga diskon 50 persen untuk pelanggan 900VA bersubsidi, bantuan Kartu Sembako untuk 20 juta penerima, Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Baca Juga: Pengakuan Terbaru Jokowi Soal Bansos Belum 100 Persen, Gak Taunya Karena...

Jokowi menitikberatkan bahwa yang membuat riuh rendah di tengah-tengah masyarakat saat ini terkait bantuan berupa BST dan BLT Desa. Kedua bantuan tersebut bernilai Rp600 ribu per bulan yang akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut di tengah masa pandemi.

"Sampai saat ini saya melihat di masyarakat masih terjadi riuh rendah karena tidak mendapatkan BLT desa dan bansos tunai," kata dia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 16 Mei 2020.

Baca Juga: Banyak Kepala Daerah Nakal, BPIP: Bansos Bukan untuk Kepentingan Politik

Untuk menenangkan riuh itu, Jokowi mengklaim, untuk BLT desa yang tersalurkan ke masyarakat saat ini baru mencapai 15 persen, sehingga masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat. Kemudian, BST juga baru sekitar 25 persen yang diterima oleh masyarakat.

"BLT desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat. Kemudian juga untuk bansos tunai, BST, informasi yang saya terima baru kurang lebih 25 persen yang diterima oleh masyarakat sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima," tutur dia.

Baca Juga: Viral, Bergaji Rp20 Juta Orang Ini Minta Bansos Gara-gara. . .

Jokowi mengaku telah memerintahkan jajaran terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai. 

"Dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini baik itu BLT Desa maupun Bansos tunai. Masyarakat saya harapkan juga menanyakan terus kepada RT dan RW nya atau kepada Kepala desanya," tegas Jokowi.