Duh! Bawaslu Endus Dugaan Politisasi Bansos di 23 Wilayah

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) temukan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) COVID-19 oleh calon kepala daerah petahana di 23 kabupaten/kota.

Hal itu diungkapkan Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja dalam webinar yang diselenggarakan Indopolling Network bertajuk 'Mengawal Demokrasi di Tengah Pandemik, Menakar Kesiapan Pilkada Serentak 2020.'

"Hampir ini terjadi di sembilan provinsi, di 23 kabupaten/kota," ucap Bagja, Jumat (5/6/2020) malam.

Baca Juga: Pakar Ekonomi: Buzzer Politik Bahaya Sekali, Bisa Rusak Pondasi Demokrasi!!

Menurut Bagja, modus politisasi bansos tersebut berupa penempelan gambar calon petahana dalam bansos yang disalurkan untuk warga terdampak COVID-19.

"Modusnya penempelan gambar petahana dalam bantuan pemerintah daerah terhadap korban pandemi COVID-19," imbuhnya.

Hal menarik, lanjut Bagja, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah di bawahnya, khususnya petahana, agar tidak melakukan politisasi bansos.

"Kami hargai sebagai sebuah upaya bersama mengurangi politisasi bansos. Ada surat edaran dari Gubernur Lampung dan Jateng," tuturnya.

Bagja berharap kontestasi Pilkada tidak diwarnai oleh politisasi bansos. Jika pun masih terjadi, ia memastikan Bawaslu akan menindaknya.