Seorang wanita melintas di pintu masuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Senin (23/10). Menjelang peralihan Sistem Informasi Debitur (SID) atau yang dikenal sebagai BI Checking dari Bank Indonesia ke OJK pada tahun 2018, Bank Indonesia bersama OJK terus melakukan pengembangan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang akan menggantikan SID, agar dapat secara optimal mendukung kebutuhan industri yang semakin kompleks serta mendukung tugas OJK, BI maupun tugas lembaga terkait lainnya dengan optimal. | Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra DPR RI, Elnino M Husein Mohi ikut menanggapi wacana pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ia mengatakan, pembubaran atau pengembalian kewenangan pengawasan terhadap dunia perbankan dari OJK ke Bank Indonesia atau BI, tidak perlu dilakukan.
Sebaliknya, seharusnya OJK didukung untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi saat ini.
Baca Juga: Jokowi Mau Bubarkan 18 Lembaga, OJK dan Menko Maritim Termasuk?
Baca Juga: Perkuat Kebijakan Covid-19, OJK Lantik Pimpinan Satker Baru
Menurutnya, saat ini keadaan sedang luar biasa. Bahkan, sebelum keadaan luar biasa ini, sudah ada kasus-kasus di lembaga keuangan seperti Jiwasraya, Bumiputera.
Kemudian, ia menilai masalah tersbeut bukan berarti ada pada OJK. Sebab, beberapa lebagaa keuangan dan bank tersebut bukan lah kantor cabang OJK.
"Bank konsultasi ke OJK dan OJK memberikan masukan-masukan rekomendasi. Bahwa rekomendasinya bisa dijalankan atau tidak, itu suatu yang lain lagi. Karena perusahaan-perusahaan jasa keuangan itu mandiri," katanya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
