Di Bawah Komando Indonesia, DK PBB Fokus Pemberantasan Corona

Dewan Keamanan (DK) PBB pada Selasa (3/8/2020) telah mengesahkan Program Kerjanya secara konsensus di awal masa presidensi kedua Indonesia di badan internasional itu. Negara Anggota DK PBB menyampaikan dukungannya terhadap Presidensi Indonesia dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Indonesia pada Agustus 2020.

Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi Presiden DK PBB pada masa keanggotaan periode 2019-2020 setelah sebelumnya memegang posisi itu pada Mei 2019.

Baca Juga: Viral Bendera Merah Putih Dibakar, Pelaku Sebut RI Gak Diakui PBB

“Guna menjaga kesinambungan Presidensi Indonesia pada 2019 yang bertemakan “Investing in Peace”, tema Presidensi tahun ini adalah 'Advancing Sustainable Peace'”, demikian disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani, setelah memimpin pertemuan DK yang mengesahkan program kerja Agustus.

Dubes Djani menambahkan bahwa selama Presidensi Indonesia, akan diselenggarakan lebih dari 15 pertemuan resmi DK PBB yang telah terjadwal, antara lain mengenai Palestina, Suriah, Lebanon, Yaman, Irak, Guinea Bissau, Somalia, DPRK, dan pertemuan tematis yang merupakan prioritas Indonesia. Di samping itu, dijadwalkan juga setidaknya 13 pertemuan badan subsider DK dan pertemuan informal lainnya.

Salah satu prioritas Presidensi Indonesia adalah untuk terus mendorong relevansi DK PBB dalam upaya global memberantas Covid-19 dengan memprakarsai pertemuan mengenai pembangunan perdamaian (peacebuilding) dalam masa pandemi.

“Hal ini penting mengingat dampak COVID-19 dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan di negara-negara yang baru keluar dari konflik, serta mempersulit proses perdamaian di wilayah-wilayah yang masih dilanda kecamuk konflik,” ujar Dubes Djani.

Selain itu, guna memenuhi janji kampanye yang merupakan salah satu prioritas keanggotaan Indonesia di DK PBB, Indonesia akan menyelenggarakan dua pertemuan mengenai pemberantasan terorisme, yaitu pembahasan laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai ancaman kelompok militan Negara Islam (IS), serta mengenai keterkaitan kejahatan lintas batas dengan terorisme.