Jakarta Paling Demokratis, Orang Demokrat: Kayak Gini Prestasi?

Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean turut menyoroti penilaian terhadap DKI Jakarta sebagai provinsi demokratis se-Indonesia.

Penilaian tersebut berasal dari Indeks Demokrasi (IDI) Provinsi DKI Jakarta No. 35/08/31/Th.XXII, yang dirilis oleh BPS Provinsi DKI Jakarta pada 5 Agustus 2020.

Baca Juga: Sopir BBM Pertamina Mogok Lagi, Ferdinand Teriak: Ganti Vendornya

Baca Juga: Orang PKS Ikut Hajar Anies, Sampai Ngeluarin Ancaman Soal..

Menurut dia, penilaian IDI bukanlah sebuah prestasi yang gemilang di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, ia menilai Anies tidak kerja pun indeks demokrasi di Jakarta tetap tinggi.

"Ini sih bukan prestasi Nis..!! Tap perlu Gubernur keeja utk ini, cukup diam dan biarkan rakyat bebas pasti IDI nya tinggi," katanya dalam akun Twitternya, @FerdinandHaean3, Kamis (6/8/2020).

Diberitakan sebelumya, Gubernur Anies Baswedan mengucap rasa syukur karena DKI Jakarta kembali dinilai sebagai provinsi demokratis se-Indonesia.

"Alhamdulillah, ini untuk kesekian kalinya DKI Jakarta kembali dinilai sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia. Dengan capaian indeks demokrasi (IDI) 2019 sebesar 88,29 (kinerja baik), meningkat 3,21 poin dari IDI 2018 yang sebesar 85,08. Angka ini sekaligus memecahkan rekor angka IDI tertinggi selama 11 tahun penghitungannya," tutur Anies di halaman Facebooknya, Rabu (5/8).

Ia mengatakan  peningkatan ini didorong oleh adanya perbaikan pada aspek hak-hak politik, meningkat dari 75,43 (tahun 2018) menjadi 83,86 (tahun 2019) atau naik 8,43 poin.

Seperti, peningkatan voters turn out pada Pemilu Legislatif 2019.

"Capaian Aspek Lembaga Demokrasi di tahun 2019 ini juga membaik 4,07 poin dari 87,82 (tahun 2018) menjadi 91,89 (tahun 2019). (diantaranya perbaikan transparansi anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). Bahkan aspek Kebebasan Berkeyakinan kita juga naik dan mendapat nilai sempurna 100," tuturnya.

Sambungnya, "IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja, namun juga dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, capaian IDI merupakan hasil usaha kita semua di Jakarta," tukas Anies.