Kredit Foto: Antara/Arif Firmansyah
Pemerhati Energi Kita, Barri Pratama, ikut mengomentari terkait wacana PT Pertamina (Persero) untuk menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite.
Ia menilai jika hal tersebut dilakukan akan menjadi polemik baru dan berpotensi mengganggu stabilitas publik. Sambung dia, terlebih, kemampuan daya beli masyarakat sedang terpukul ditengah wabah Covid-19.
Baca Juga: Pertashop Hadirkan BBM Berkualitas Seharga SPBU
Baca Juga: Pertamina Tambah Pasokan LPG dan BBM Jelang Iduladha
"Yang perlu diingat oleh Pertamina dan Pemerintah, bahwa tugasnya bukan hanya memastikan ketersediaan BBM saja tapi juga harus melihat kemampuan masyarakat untuk membeli. Jadi bukan hanya persoalan bisnis meraup untung besar dari penjualan Pertamax, namun juga harus melihat aspek pelayanan ke publik dari sisi Pertamina sebagai BUMN," tuturnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/8/2020).
Lanjutnya, ia mengatakan penjualan BBM jenis Premium merupakan amanat Perpres Nomor 43 Tahun 2018, yang mana BBM jenis Premium tersebut harganya dikendalikan oleh pemerintah.
Kemudian, tambahnya, jika kebijakan penghapusan Premium dipaksakan, hal itu dinilai akan melanggar regulasi yang ada. Lagipula, lanjut Barri, jikapun Perpres itu dicabut, pemerintah dinilai akan melanggar konstitusi lantaran mencabut perlindungan publik dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar.
"Dengan Perpres 43, penentuan harga Premium di tangan pemerintah, karenanya Premium itu disebut BBM jenis penugasan. Beda dengan Pertamax, yang nentukan harga Pertamina langsung, jadi semau-maunya kapan naik kapan turun, atau kenapa tak turun-turun ya tergantung suasana pasar. Lah kalau Premium dihapus, lalu apa perlindungan pemerintah kepada masyarakat atas fluktuasi pasar. Ini yang kita nilai akan melanggar konstitusi," imbuh Barri.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
