Mantan Menteri Era Megawati Tawarkan Roadmap RI Maju-Berdaulat

Sudah 75 tahun merdeka, Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah bawah dengan kapasitas IPTEK kelas-3.

"Alias, belum menjadi negara maju, adil-makmur, dan berdaulat (Cita-Cita Kemerdekaan RI)," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS.

Ia mengemukakan hal tersebut pada webinar FGD Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa Menimbang 75 tahun Kemerdekaan RI: Antara Idealitas dan Realitas, Sabtu (15/8/2020).

Baca Juga: Target Pertumbuhan Ekonomi dari Jokowi Kelewat Ambisius!

Rokhmin menguraikan sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain, pertumbuhan ekonomi kurang dari 7% per tahun; pengangguran dan kemiskinan: nelayan salah satu kantong kemiskinan; kesenjangan sosek terburuk keempat di dunia; dan disparitas pembangunan antarwilayah: desa vs kota; Jawa vs Luar Jawa.

Selain itu, defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan; deindustrialisasi; kedaulatan pangan rendah, gizi buruk dan stunting growth; daya saing dan IPM rendah; serta  kerusakan lingkungan dan sumber daya alam (SDA).

"Saat ini, jumlah penduduk miskin 25,6 juta jiwa dan penduduk rentan miskin 69 juta jiwa, total 94,6 juta jiwa," ungkap mantan Menteri Perikanan dan Kelautan era Megawati Soekarnoputri ini seperti dikutip dari Republika.co.id.

Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) itu menyebutkan ada sejumlah penyebab kemunduran bangsa Indonesia. Yaitu, belum punya konsep (Roadmap dan Blueprint) pembangunan bangsa yang tepat dan benar serta dilaksanakan secara berkesinambungan; dan sebagian besar persyaratan menjadi bangsa maju, adil-makmur, dan berdaulat belum terpenuhi.

Seperti kapasitas IPTEK, inovasi, entrepreneurship, kualitas SDM, daya saing, kedaulatan pangan dan energi, pemerataan kesejahteraan secara adil, transformasi struktur ekonomi, dan prinsip-prinsip pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable development principles).

Selain itu, kegagalan paradigma pembangunan (sistem kehidupan) kapitalisme dan sekulerisme yang menjadi landasan pembangunan bangsa Indonesia. "Faktor lainnya adalah pemimpin bangsa terpilih belum memiliki kapabilitas IPTEKS (duniawi) dan IMTAQ yang kokoh," ujarnya.

Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020–2024 it lalu memaparkan peta jalan menuju Indonesia yang maju, adil-makmur, berdaulat dan diridai Allah SWT. Pertama, sekarang juga susun Road Map dan Blueprint Pembangunan Bangsa secara komprehensif, tepat, dan benar, lalu dilaksanakan secara berkesinambungan.

Kedua, secara simultan benahi semua persyaratan kemajuan dan kesejahteraan bangsa, yang hingga kini belum terpenuhi.

Ketiga, ganti paradigma pembangunan bangsa (Kapitalisme dan Sekulerisme) dengan Paradigma Pembangunan Yang Berasal dari Tuhan YME, yang menciptakan manusia dan alam semesta, dalam format Pancasila.

"Keempat, ganti sistem dan mekanisme Pileg, Pilkada, dan Pilpres agar mendapatkan Presiden, Menteri, anggota DPR, Gubernur, Bupati, Walikota, dan anggota DPRD dengan kapabilitas duniawi mumpuni dan IMTAQ yang kokoh," papar Prof Rokhmin Dahuri.