Moody’s Ingatkan Risiko Fiskal Indonesia Meningkat, Ini Faktor yang Jadi Sorotan

Lembaga pemeringkat internasional, Moody's Ratings kembali mengingatkan adanya peningkatan risiko terhadap prospek kredit Indonesia. Menurut Moody's, ketidakpastian arah kebijakan ekonomi serta tantangan dalam menjaga kondisi fiskal membuat profil kredit Indonesia menghadapi tekanan yang lebih besar.

Wakil Presiden Divisi Sovereign Risk Moody's, Martin Petch mengatakan risiko terhadap Indonesia kini lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan keputusan Moody's pada Februari lalu yang mengubah outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Petch menjelaskan, perekonomian Indonesia masih tergolong cukup kuat. Namun, kondisi fiskal mulai tertekan karena beban subsidi meningkat, terutama setelah memanasnya konflik Iran yang mendorong kenaikan harga energi.

"Tekanan (Indonesia) itu datang setelah perang Iran. Itu membuat subsidi meningkat signifikan dan memberikan tekanan pada kondisi fiskal tahun ini yang sedang berjalan maupun pada tahun depan," kata Petch mengutip Bloomberg, Selasa (21/7/2026).

Moody's menilai investor kini semakin memperhatikan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti disiplin fiskal pemerintah, independensi Bank Indonesia (BI), serta semakin besarnya peran pemerintah dalam sejumlah sektor strategis.

Kekhawatiran tersebut tercermin dari tekanan yang terjadi pada pasar keuangan domestik. Dalam beberapa waktu terakhir, obligasi pemerintah, nilai tukar rupiah, dan pasar saham Indonesia menunjukkan kinerja yang relatif lebih lemah dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Moody's juga menilai ruang fiskal pemerintah masih terbatas karena penerimaan negara belum meningkat secara signifikan. Di sisi lain, kebutuhan anggaran untuk membiayai berbagai program pemerintah terus bertambah.

"Sekarang ini, kami belum melihat adanya langkah (negara Indonesia) yang signifikan untuk memperluas basis penerimaan negara," kata Petch.

Danantara Juga Jadi Sorotan

Selain kondisi fiskal, Moody's turut menyoroti PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Petch menegaskan, kewenangan lembaga tersebut masih belum sepenuhnya jelas, sehingga menimbulkan kekhawatiran investor terhadap potensi meningkatnya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.

Meski demikian, Moody's mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah untuk menjaga kondisi fiskal. Salah satunya adalah penyesuaian anggaran program makan siang gratis di tengah meningkatnya subsidi energi. Langkah tersebut dinilai membantu menjaga defisit APBN tetap sesuai batas yang ditetapkan.

Pemerintah juga disebut sedang mengevaluasi anggaran untuk mencari ruang efisiensi belanja.

Di sisi lain, S&P Global Ratings masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level investment grade dengan prospek stabil. Penilaian ini menunjukkan bahwa S&P masih melihat fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meskipun tantangan fiskal masih membayangi.

Enam hingga 12 Bulan Jadi Masa Penting

Moody's menilai periode 6 hingga 12 bulan ke depan akan menjadi penentu bagi prospek kredit Indonesia. Ada beberapa faktor yang akan dipantau ketat oleh Moody's, yakni kecukupan cadangan devisa, konsistensi kebijakan pemerintah, kondisi keuangan BUMN, serta tata kelola Danantara.

"Arah kebijakan fiskal pemerintah akan menjadi penentu utama. Jika belanja negara terus meningkat tanpa diimbangi upaya meningkatkan penerimaan, risiko terhadap peringkat kredit Indonesia dapat semakin besar di mata investor global," tutup Petch.